Pemalang-menaramadinah.com- Dpd Pwi Ls Kab Pemalang Jawa Tengah Dalam sebuah sikap tegas yang mengejutkan banyak pihak, Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PD PWI-LS) Kabupaten Pemalang resmi mengembalikan dana bantuan senilai Rp 21.647.000 yang sebelumnya diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada Senin, 4 Agustus 2025.
Bantuan tersebut ditujukan untuk korban bentrokan berdarah antara PWI-LS dan ormas FPl yang terjadi di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, beberapa waktu lalu.
Namun, alih-alih dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah, PWI-LS menilai dana tersebut sebagai bagian dari strategi pencitraan politik pasca-kerusuhan yang mengguncang kepercayaan masyarakat.
Ketua PWI-LS Pemalang, Wahyudin, melalui perwakilan Divisi Seni dan Budaya, Andi Rustono, menyerahkan kembali uang tersebut secara simbolis kepada Kasatpol PP Pemalang, Ahmad Hidayat. Namun, penyerahan tersebut ditolak dengan alasan prosedural klasik: “tidak ada petunjuk dari Bupati,” yang dikabarkan sedang berada di Jakarta.
Tak tinggal diam, Andi Rustono kemudian meletakkan amplop berisi uang bantuan itu di Sekretariat Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penegasan bahwa PWI-LS tidak sudi menerima dana yang dianggap sarat kepentingan dan tidak tulus.
“Kami bukan anti-bantuan. Tapi kami tahu kapan kami butuh. Dan kali ini kami tidak butuh pencitraan. Kami bisa urus sendiri pengobatan korban,” tegas Andi saat melakukan aksi pengembalian uang pada Senin pagi (4/8).
Lebih lanjut, Andi mengecam keras langkah Pemda yang justru terlebih dahulu menggelar konferensi pers sebelum memberikan bantuan secara nyata kepada korban.
“Kenapa harus konferensi pers dulu? Seolah-olah korban hanya figuran untuk sandiwara pencitraan. Padahal korban butuh pertolongan nyata, bukan kamera dan panggung,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, kritik tajam juga dilayangkan kepada Bupati Pemalang yang beberapa hari sebelumnya tampil dalam acara Tabligh Akbar bersama tokoh kontroversial, Hab!b Riz!eq Sh!hab. Menurut Andi, kehadiran Bupati di atas panggung bersama Habib Rizieq memperjelas keberpihakan dan menodai netralitas seorang kepala daerah.
“Bupati tampil seolah-olah sebagai muhibbin. Maaf, menurut saya itu tindakan bodoh, tidak netral, dan justru memperkeruh situasi sosial,” kata Andi dengan nada tinggi.
PD PWI-LS Pemalang menyerukan kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk kembali ke prinsip keadilan, netralitas, dan kepekaan sosial yang sejati. Masyarakat Pemalang, menurut Andi, tidak butuh pertunjukan politik, melainkan pemimpin yang mampu menjadi penengah di tengah konflik dan bukan justru menjadi bagian dari drama sektarian.
“Pemimpin itu harusnya jadi penengah, bukan malah ikut main dalam panggung konflik. Jangan jadikan korban sebagai properti kampanye,” tutup Andi.
Sikap PWI-LS Pemalang ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar berhenti menjadikan tragedi sebagai alat kepentingan. Solidaritas sejati tidak lahir dari kamera, tapi dari ketulusan dan keberanian berpihak pada keadilan. https://www.facebook.com/share/v/1A4kQTM5CH/