Oleh: Diar Mandala | kolumnis
menaramadinah.com
Bangsa ini diuji penyakit lama: pengkultusan manusia atas nama agama. Penyakit ini berbahaya karena memakai label suci untuk menutupi kerusakan akhlak dan memecah persatuan umat.
Perdebatan klaim keturunan Nabi bukan sekadar soal silsilah. Ia menyentuh cara kita memahami kemuliaan manusia dan cara kolonialisme dulu mengendalikan kesadaran umat Islam Indonesia. Ketika ukuran mulia bergeser dari takwa, ilmu, dan akhlak menjadi darah dan marga, Islam yang dibawa Rasulullah sebagai rahmat berubah jadi sistem kasta.
Islam menolak sistem aristokrat berdasarkan darah. Alquran menegaskan kedekatan dengan nabi tidak menjamin keselamatan. Anak Nabi Nuh tenggelam, ayah Nabi Ibrahim tidak mengikuti dakwahnya, istri Nabi Luth binasa, dan paman Nabi Muhammad tetap kafir. Rasulullah menyatakan hukum berlaku sama bagi siapa saja, termasuk keluarganya sendiri.
Mengapa sebagian umat mudah tunduk pada simbol Arab dan klaim nasab? Sejarah memberi jawab. Christiaan Snouck Hurgronje datang sebagai perancang strategi kolonial. Dari Mekah, ia menangkap kelemahan Nusantara: rasa rendah diri di hadapan orang Arab. Ia melihat orang Indonesia sulit tampil sebagai guru agama di Mekah karena merasa posisi orang Arab lebih tinggi.
Bagi Belanda, temuan itu jadi celah politik. Snouck merekomendasikan agar Belanda tidak hanya memerangi raja dan sultan. Kekuatan perlawanan umat ada pada ulama lokal dan santri yang menyatu dengan budaya masyarakat. Islam di Nusantara tumbuh lewat pesantren, masjid, gamelan, dan wayang. Model ini membuat perlawanan sulit dipatahkan karena rakyat bergerak bukan hanya atas perintah politik, tetapi karena ulama memberi makna agama pada perjuangan.
Karena itu strategi kolonial berubah. Otoritas agama yang jadi tokoh panutan harus dilemahkan, lalu diciptakan figur rujukan baru. Jika masyarakat tunduk pada orang Arab, maka figur Arab harus dijadikan pusat otoritas agar energi umat dapat dikendalikan. Ketika identitas Arab digabung dengan klaim keturunan Rasulullah, efeknya berlipat karena masyarakat yang sudah rendah diri di hadapan Arab menjadi semakin tunduk ketika figur itu disebut sebagai zuriyah nabi.
Kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga rasa hormat umat kepada agama. Contohnya adalah peran sebagian ulama istana yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda dan mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda hukumnya haram saat terjadi perlawanan rakyat Banten di Cilegon. Strategi Belanda bekerja halus: pisahkan ulama dari santri, buat masyarakat meragukan pemimpin agamanya sendiri.
Walisongo hadir lebih dulu daripada gelombang pendatang dari Yaman. Mereka berhasil menyebarkan Islam karena tidak menghancurkan budaya lokal. Mereka masuk ke masyarakat, memahami simbol-simbolnya, lalu mengislamkan maknanya. Gamelan dan wayang bukan ditolak, melainkan ditanam sebagai cahaya baru. Model dakwah Walisongo membuat Islam Indonesia berakar kuat, dan justru karena kuat model ini jadi ancaman bagi kolonial.
Karena itu kritik terhadap kultus nasab harus tegas tetapi adil. Yang ditolak adalah penggunaan nasab untuk menutup pintu kritik dan membangun status sosial yang tidak sejalan dengan akhlak. Semua manusia diciptakan Allah dengan harga diri yang sama. Yang membedakan adalah takwa, ilmu, dan akhlak.
Di tengah hiruk pikuk ini, kita tidak boleh lupa bahwa bangsa Indonesia adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Kita hidup dalam satu rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri di atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai umat Islam yang berakal dan berakhlak, kita wajib mendukung pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mendukung pemerintah berarti menjaga stabilitas dan menolak provokasi yang memecah belah. Kritik boleh, tetapi harus membangun.
Saatnya bangun dari hipnosis sejarah. Kembali kepada Islam yang mencerdaskan, yang memuliakan akhlak di atas kasta, yang mempersatukan bukan memecah. Bersyukur atas nikmat kemerdekaan, lalu menjaga negeri ini bersama-sama di bawah kepemimpinan yang sah, demi Indonesia yang adil, damai, dan bermartabat.