BLITAR–Walikota Blitar, Syauqul Muhibbin, memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar 2026 yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026, di Balai Kota Koesoema Wicitra.
Menyikapi hasil pemilihan Ketua KONI yang dimenangkan oleh mantan Walikota Blitar, H. Samanhudi Anwar, Mas Ibbin, menegaskan posisi pemerintah daerah dalam proses tersebut sebagai pembina dan pengawas, bukan pihak yang mengatur langsung mekanisme pemilihan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki otoritas dalam menentukan hasil musyawarah, melainkan bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, dan penganggaran kepada KONI sebagai organisasi olahraga formal.
Dia mengakui sempat menerima surat terkait Musorkot dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan pengurus KONI dan Tim Pengawas Pemilihan (TPP) untuk mendalami pelaksanaan acara tersebut. Respon dari pemanggilan ini juga menindaklanjuti adanya demonstrasi yang menyuarakan keberatan terhadap proses penetapan calon Ketua KONI.
“Kami pemerintah bersama DPRD juga menerima aspirasi lewat demonstrasi. Salah satunya menyangkut problem di tingkat penetapan calon. Oleh karena itu kami memanggil kembali pengurus KONI dan cabor secara resmi berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga Kepemudaan,” jelasnya pada Rabu, 20 Mei 2026.
Walikota menjelaskan lebih lanjut, Undang-undang tersebut mengatur tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam membina, mengarahkan, mengawasi, dan membimbing organisasi olahraga, termasuk KONI. Pemanggilan pengurus KONI dan cabang olahraga (cabor) merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengarahan sesuai ketentuan hukum.
Mengenai dinamika Musorkot dan hasil pemilihan Ketua KONI, Walikota menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak terlibat dalam sistem pemilihan, sebab hal tersebut adalah wewenang dan tanggung jawab penuh cabang-cabang olahraga.
“Saya menyampaikan ke cabor bahwa mereka harus memahami dan menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi permasalahan atau polemik setelah ini, itu adalah tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Walikota juga mengingatkan, “Jangan sampai pemerintah sudah menyampaikan aturan dan arahan, tapi cabor kemudian mengabaikan dan kembali menyerahkan masalah ke pemerintah. Itu sama saja dengan menjilat ludah sendiri,” tegasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen bersikap objektif dan mengedepankan proses demokratis dalam penyelenggaraan olahraga di Blitar. Proses Musorkot yang telah berlangsung diharapkan menjadi langkah tepat dan transparan, sementara KONI dan cabor diberi ruang penuh menjalankan tugas organisasi.
Mas Ibin menambahkan, pemerintah tetap melakukan pembinaan, pengawasan, dan penganggaran termasuk penyaluran dana hibah untuk mendukung kegiatan olahraga. Namun semua kegiatan tersebut tentu mengacu pada mekanisme dan aturan yang berlaku.
Mengenai target prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 mendatang, walikota berharap ada peningkatan signifikan dibanding capaian sebelumnya. “Saya merasa capaian Porprov kemarin cukup lemah, dan kami mengharapkan perbaikan nyata dari KONI untuk menambah prestasi,” ujarnya.
Walikota menggarisbawahi pentingnya dukungan infrastruktur dan kemampuan pengelolaan anggaran yang efisien oleh pengurus KONI dan cabang-cabang olahraga. Dia berharap pengurus KONI bisa lebih mobile dan kreatif menghadirkan solusi pada keterbatasan anggaran yang ada.
“Pemerintah memang tidak mengelola langsung pelatih dan atlet, tapi melalui sinergi dengan KONI dan cabor, kami dapat menjangkau lebih dekat dunia olahraga dan membawa dampak positif bagi prestasi daerah,” tutup Walikota yang juga Wakasekjen PP GP Ansor ini optimis.
Kemenangan mantan Walikota Blitar, Samanhudi Anwar, sebagai Ketua KONI diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga di Kota Blitar, menuju prestasi yang lebih gemilang dan pengelolaan organisasi yang lebih profesional.
Dialog dan kolaborasi antara pemerintah, KONI, dan cabang olahraga akan menjadi kunci utama mewujudkan harapan tersebut.*Imam Kusnin Ahmad*