Oleh : Mohammad A.R.
Ditengah hiruk pikuknya persoalan Pandemi Covid 19 yang sedang melanda Kabupaten Sidoarjo yang terposisikan dalam zona merah, maka wilayah yang berada ditengah – tengah delta sungai Berantas ini sedang mempersiapkan agenda agung berupa pemilihan kepala daerah secara langsung. Setelah mengalami penundaan sebagai akibat dari Pandemi Covid 19 maka sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) maka Kabupaten Sidoarjo akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2019.
Harapan besar untuk memperoleh Bupati dan Wakil Bupati baru yang mampu membawa menjadi Sidoarjo baru yang lebih maju benar – benar sangat diharapkan oleh masyarakat Sidoarjo, hal ini mengingat Bupati – Bupati pada periode sebelumnya terjegal kasus korupsi bahkan ada yang harus dengan tragis mengakhiri masa pemerintahan sebelun berakhir karena kasus korupsi yang amat sangat merugikam masyarkat. Semestinya uang rakyat dikembalikan ke rakyat dalam wujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, karena itu satu hal yang menjadi titik berat bagi rakyat Sidoarjo dalam memilih pemimpinnya mendatang adalah yang benar – benar mampu memanfaatkan uang rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan sang pemimpin yang korup.
Dari pemetaan beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mempromosikan diri lewat berbagai sarana promosi yang ada dan yang terbanyak masih dengan cara – cara lama yakni dengan menyebar banner dan baliho yang penuh dengan “ senyuman manis “ dan “ janji – jamji manis “ untuk menarik perhatian warga Sidoarjo. Dilihat dari latar belakang ternyata mereka memiliki beraneka ragam latar belakang seperti politikus, pengusaha, birokrat, kontraktor, dan lain sebagainya. Dari latar belakang mereka sebenarnya dapat diperhatikan dengan seksama track record para calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkontestasi didalam menuju pendopo Kabupaten Sidoarjo karena dengan track record yang ada pada latar belakang mereka maka rakyat setidaknya punya gambaran siapa – siapa calon pemimpinnya beserta bagaimana karakter kepeminpinnya dan prestasi apa yang pernah diraih didalam mewujudkan “ rasa kebahagiaan “ rakyat, ya disini yang menjadi ukurannya nyatanya adalah “rasa kebahagiaan” rakyat dan bukan dalam wujud – wujud piagam penghargaan yang justru terkadang justru tidak jelas tolok ukurnya. Walaupun hal ini memang tidak memeberikan jaminan pasti karena mengingat justru biasanya track record buruk justru baru muncul ketika kekuasaan bisa diraih karena dengan kekuasaan itu maka kesempatan untuk berkorupsi ria akan terbuka dengan sangat lebar. Kekuasaan memang terkadang membius seseorang yang pada awalnya “baik” justru berubah menjadi “buruk” ketika dia memiliki kekuasaan. Tetapi setidaknya dengan memperhatikan track record seorang calon pemimpin maka rakyat akan tahu “ kelebihan “ beserta “ kekurang” calon pemimpinnya.
Tapi yang sampai sekarang belum dapat diberikan penilaian adalah bagaimana target capaian yang akan diwujudkan kalau mereka terpilih meminpin Kabupaten Sidoarjo, karena dari kesemua calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada belum pernah memamerkan “ Blue Print “ atau program – program kerja secara lengkap jelas dan gamblang beserta target – target capaian dan cara menncapai yang mereka wujudkan bagi rakyat Sidoarjo. Padahal ini merupakan titik terpenting dalam suatu kontestasi, inilah “ barang dagangan” yang harus mereka promosikan kelebihannya kepada rakyat Sidoarjo. Jangan sampai kedepannya rakyat Sidoarjo terjembab dikubangan yang sama yakni memilih pemimpin yang memiliki karekter yang cendrung korup. Sejarah masa lalu didalam memilih pemimpin adalah pengalaman dan guru yang sangat berharga bagi masyarakat Sidoarjo didalam menentukan siapa pemimpinnya. Sebab bila calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki “ Blur Print “ yang jelas bagi masa depan Sidoarjo maka mimpi – mimpi indah rakyat Sidoarjo untuk memiliki pemimpin yang akan menghantarkan rakyat Sidoarjo menjadi lebih maju, modern dan sejahtera hanya akan menjadi mimpi saja tanpa mampu diwujudkan menjadi kenyataan. Memilih Bupati dan Wakil Bupati tanpa tahu “ Blue Print “ target capaian dan bagaimana cara target capaian itu bisa diwujudkan secara nyata bukanlah sekedar seperti “ memilih kucing “ dalam karung karena kalau hanya sekedar kucing paling yang akan dicuri hanyalah “ikan asin” , tapi kalau salah memilih pemimpin maka yang akan dicuri adalah uang rakyat beserta “kucing” dan “ikan asin”nya
Pada saat ini proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo memasuki tahapan yang kritis bagi para calon yakni tahapan berebut untuk memperoleh rekomendasi dari partai – partai politik sebagai kendaraan yang dipergunakan untuk mengikuti kontestasi . Tanpa rekomendasi dari partai politik berarti mereka gugur untuk maju pada tahapan kontestasi berikutnya. Memakai “ kendaraan politik “ secara logika tentu ada “ mahar “nya walaupun kalau hal ini ditanyakan kepada pemilik kendaraan pasti dijawab tanpa uang sewa alias gratis tis Secara garis besar pada saat ini masalah rekomendasi partai politik dapat dipetakan sebagai berikut :
= ( Penerus ) rezim lama akan tetap menggunakan kendaraan politik lama
= ( Penerus ) rezim lama akan mempergunakan kendaraan politik baru
= rezim baru akan mempergunakan kendaraan politik lama
= rezim baru akan mempergunakan kendaraan politi baru
Demikian sekilas harapan rakyat kecil dari Bumi Jenggala agar dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjalan tertib , aman dan damai dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu melahirkan seorang pemimpim yang “ berkelas “ “ berkualitas “ dan “ berintegritas” sehingga mampu membawa Bumi Jenggala menjadi lebih makmur , sejahtera dan berkemajuan.