Kemenkumham Blokir AHU PWI

 

Jakarta, menaramadinah.com-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) resmi memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Perkumpulan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Langkah ini diambil berdasarkan permohonan dari Dewan Kehormatan PWI melalui surat bernomor 52/DK/PWI-P/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024.Pemblokiran tersebut disampaikan secara resmi oleh Direktur Badan Usaha Kemenkumham, Santun M. Siregar, dalam surat yang bernomor AHU·F-AH·01-0057 dan bersifat segera. Surat itu memastikan bahwa permohonan Dewan Kehormatan PWI telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Permohonan terkait blokir akses PWI telah dilaksanakan,” tegas Santun dalam dokumen resmi tersebut. Surat ini juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai bentuk laporan.

Langkah pemblokiran ini mengundang banyak spekulasi dari kalangan publik, terutama di sektor pers. Beberapa pihak menduga bahwa pemblokiran akses ini terkait dengan konflik internal di tubuh PWI, yang mungkin melibatkan pelanggaran tata kelola organisasi atau perselisihan kepengurusan.

Namun, hingga berita ini ditulis, Dewan Kehormatan PWI maupun Kemenkumham belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan spesifik permohonan pemblokiran.

Sebagai salah satu organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, PWI memegang peran penting dalam menjaga independensi dan profesionalisme jurnalis.

Pemblokiran akses SABH ini berpotensi memengaruhi operasional organisasi, terutama dalam hal pengelolaan administrasi badan hukum.

Pengamat hukum tata negara, Dr. Anwar Firman, menyebut langkah ini sebagai sinyal perlunya transparansi lebih besar di dalam PWI.

“Jika masalah ini melibatkan kepentingan publik, maka sebaiknya Dewan Kehormatan PWI menjelaskan alasannya secara terbuka,” ujarnya.

Masa depan PWI kini berada di bawah sorotan. Apakah pemblokiran ini hanya langkah administratif sementara atau merupakan awal dari restrukturisasi besar-besaran? Hingga ada klarifikasi lebih lanjut, publik, khususnya komunitas pers, akan terus menantikan perkembangan kasus ini.

Dengan perannya yang krusial dalam membela kebebasan pers, PWI diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini secara bijaksana, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan mereka sebagai penjaga pilar keempat demokrasi.

Sumber: Dokumen Resmi Kemenkunham