.BANDUNG — Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Prof.Hilman Latief meminta kepada jajarannya untuk fokus mengawal penyelengaraan ibadah haji 1446H/2025M agar bisa berjalan dengan sukses tanpa adanya gejolak.
Pesan ini disampaikan Hilman Latief dalam rangkaian gelaran Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 di Bandung, Jawa Barat, Jum’at (8/11/24).
“Penyelenggaraan haji tahun 2025 berbeda karena ada dua lembaga yang akan berperan, pertama Ditjen PHU, kedua Badan Penyelenggaran Haji (BPH). Namun semangatnya sama, ingin meperbaiki pelaksanaan haji,” kata Hilman.
“Kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi untuk Indonesia pada musim haji 1445H/2025M tetap sama yaitu 221 ribu dan isunya akan ada penambahan namun untuk jumlahnya belum disampaikan secara resmi,” sambung Hilman.
Ia menambahkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2024 naik dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), IKJHI 2024 masuk kategori sangat memuaskan, yakni mencapai angka 88,20.
“Dengan bantuan seluruh petugas, para Kanwil, para Kabid dan Kasi Haji Kemenag Kab/ kota mendapatkan hasil IKJHI yang cukup tinggi dan diapresiasi walau dengan segala dinamika yang ada,” ujar Hilman.
Menurut Hilman forum mudzakarah ini menjadi wadah untuk membahas semua kebijakan, isu-isu serta tantangan yang dihadapi dalam penyelengaraan ibadah haji tahun 2025.
“Seluruh Kabid PHU ada disini, saya harap semua pasukan mengawal penyelengaraan ibadah haji ini. Begitu juga dengan para ulama, pemateri dan narasumber lainnya, semoga dapat memberikan pandangan konsuktrif demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2025, ” tandas Hilman.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 7 – 9 November 2024, di Bandung – Jawa Barat. Peserta terdiri dari seluruh Kabid dan Kasi PHU se-Indonesia serta eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen PHU.
*Menag Berharap Tidak Ada Korupsi Pada Musim Haji 2025*
Sementara Menteri Agama (Menag) Prof Nasaruddin Umar Di tempat yang sama mengharapkan tidak ada isu-isu korupsi dibalik penyelenggaraan haji tahun 1446H/2025M mendatang.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi dibalik penyelenggaraan haji, sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” tegas Menag Nasaruddin.
Sebagai tindaklanjutnya, kata Menag, pihaknya akan segera berkonsultasi dan melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperbaiki titik krusial seperti ini.
“Bagi Kemenag, kami akan menindaklanjutinya dengan berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik kruisial seperti ini,” katanya.
Ia mengakui, penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak dan tidak mungkin Kemenag berjalan sendiri dengan mulus. Banyak kelemahan dan kekurangan yang musti diperbaiki. Pihaknya juga berjanji akan memininalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
“Insya Allah obsesi kami bahwa penyelenggaraa haji ini tidak hanya sukses, tapi juga bersih pelaksanaanya, kelemahan-kelemahan memang tidak bisa dihindari karena kami juga manusia biasa juga tetapi sejauh yang bisa kita hindari penyimpangan penyimpangan yang terjadi kami akan eliminir seminimal mungkin,” pungkasnya.*Imam Kusnin Ahmad.*