MT. Yudihari Hendraharnana SH, MH, bersama  Rouli Dame Marbun, SH, selaku kuasa khusus yang ditunjuk Penggugat Hendro Mujianto, dengan Gugatan No. 1/Eks.G/ Del/2024/ PN.Mjk. Jo. No.77/ Eks/2023/PN.  Sby. melalui Ketua Pangadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan Leon Agustono selaku pihak tergugat, mewakili diri sendiri, mewakili CV. Laris Motor, mewakili CV. Laris Jaya Motor, mewakili CV. Anyar Makmur, beralamat di Jl. Jambu No. 07, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Selain itu, turut tergugat  Indarsih Onggo Warsito dengan alamat Jl. Jambu No. 07, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari Mojokerto.

Sementara MT. Yudihari Hendrahardana, SH, MH, meng kronologiskan  timbulnya masalah itu, sekitar tahun 2001, dimana Hendro Mujianto (kliennya) melakukan kerjasama bisnis dengan Leon Agustono dengan nama CV. Anyar Motor. Tahun 2004, tanpa sepengetahuan Hendro, Leon menutup PT dimaksud dan menggantinya dengan CV tanpa RUPS.

Sejatinya sampai dengan tahun 2016, Leon tetap melaporkan necara keuangan. Berhubung semakin lama usaha kian hancur.

“Melihat kerjasama semakin tak menghasilkan, akhirnya klien saya mengundang Leon Agustono hingga berkali-kali dipanggil tidak ada niat baik untuk datang sampsi kasus ke Meja Hijau,” terang Yudihari Hendrahardana.

Dijelaskan di PN Surabaya kliennya kalah. Begitu pula di PT Jawa Timur kliennya juga kalah lagi.

Terkait dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) 1, terangnya pihaknya ‘melawannya’ dengan PK (Peninjauan Kembali) 2.

“Boleh kok mengajukan PK2. Sebab kami berpendapat penggugat tidak bisa mengeksekusi objek sengketa. Barang bukti sertifikat di ada di kami. Kecuali disita,” ujar Yudihari Hedrahardana merasa sangat optimis untuk menang.

Soal pengambil-alihan petusan eksekusi dari (seharusnya) dilakukan oleh PN Surabaya ke PN Mojokerto, pihaknya mengaku sudah melakukannya pihak PN Mojokerto.

Berdasarkan informasi Ketua Panitera, Made, memang benar bahwa pihaknya telah menerima limpahan (terkait eksekusi) dari PN Surabaya.

“Namun setelah kami kroscek tidak ada bukti formal yang menguatkan ucapan Pak Made ini. Dan ini adalah pelanggaran yang bisa dipersoal ke ranah hukum,” imbuhnya.

Soal Pelaksaan Eksekusi tanggal 12 Juni 2024, Yudihari Hendrahardana mengaku merasa sudah dibohongi. “Masak pelaksanaan dilakukan siang hari, undangan sampai ke kami sekitar 2 jam setelahnya,” akunya kecewa.

Endingnya pastilah proses eksekusi batal. Bagaimana tidak eksekusi tidak bakal terjadi, gara gara pihaknya merasa sah memikinya secara hukum.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya oleh Yudihari Hendrahardana  dan tim, akan mengadukan persoalan tersebut ke Mahkamah.

“Alhamdulillah, ternyata MA lebih dulu respek mengeluarkan surat perintah. Walau isinya sebatas melakukan peninjauan ulang atas laporan terkait Eksekusi,” pungkasnya.

Adapun dasar gugatan ;
1. Bahwa pada hari Rabu (15/5) 2024 pukul 09.00 WIB, penggugat telah memenuhi Undangan Rapat Koordinasi Pra Eksekusi kedua Perkara Perdata No. 1/Eks.G/Del/2024/PN. Mjk. Jo. Nomor. 77/Eks/2023/PN.Sby.

Fakta hukum yang terjadi ternyata bukan rapat koordinasi Pra Eksekusi melainkan pemberitahuan dilaksanakannya eksekusi atas obyek tanah.

2. Bahwa dalam rapat Pra Eksekusi atas obyek sengketa dipimpin oleh Panitera yang didampingi Kapolres Mojokerto dan Kapolsek Magersari. Dalam hal ini Pimpinan rapat memberikan kesempatan pada termohon eksekusi dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas koordinasi pra eksekusi.

Yang dalam hal ini Kuasa Hukum Termohon Eksekusi menyampaikan pokok pokok pikiran berupa :

“Mohon dengan hormat agar menangguhkan rencana eksekusi karena perkaranya masih dalam proses persidangan dengan Reg.Nomor: 383.PK/PDT/2024. Yang apabila memaksakan pelaksanaan eksekusi akan menyulitkan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto nantinya termohon eksekusi menang dalam putusan perkara Nomor: 383.PK/PDT/2024,”paparnya.

Husnu Mufid