Jakarta-menaramadinah.com-Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Haji Muhamad Nur Purnamasidi bersuara lantang dalam Rapat Dengar Pendapat, tahun 2022-2023 masa persidangan ke III Selasa, 14 Febaruari 2023 di DPR RI Senayan Jakarta.
Dalam rapat menghadirkan pihak pemerintah yaitu Bappenas RI, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI serta Jajarannya.
Rapat Terbuka di ruang Komisi X DPR RI di buka Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti S.S,M.M tepat pukul 14.00 wib.
Sementara itu, Anggora Komisi X DPR RI yang mengikuti sebanyak 38 Anggota, baik Ofline maupun Daring dari 53 Anggota DPR RI Komisi X.
Rapat dimulai dengan mendengarkan paparan dari pemerintah serta memberikan Pandangan, saran-saran terkait paparan yang di sampaikan kepala Badan Standar,kurikulum,asesmen pendidikan Kemensikbudristek RI tentang Penguatan literasi merupakan bagian penting dari tujuan program-program Merdeka Belajar.
Haji Mohamad Nur Purnamasidi Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa hal di antaranya terkait gerakan peningkatan literasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari prioritas pemerintahan Joko Widodo dalam peningkatan kualitas SDM harus dilakukan.
Bidang Perpustakaan Nasional RI telah membuat ragam terobosan, untuk meningkatan Dimensi Indek literasi masyarakat seperti kemampuam membaca, menulis dan Berhitung. Namun diberikan anggaran yang sangat terbatas.
Haji Muhamad Nur Purnamasidi juga menyoroti agar Bappenas RI memiliki Proyeksi perencanaan yang strategis, memberikan ruang bagi gerakan Literasi dengan dukungan perencanaan anggaran yang proporsional dan memadai.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar Dapil Jember Lumajang ini juga menyoroti tumpang tindihnya regulasi.
“Harus diurai, ada sinkronisasi agar selaras dan bersinergi. Bila diperlukan dilakukan langkah peninjauan kembali, terutama Permendikbud RI no.24 tahu 2008.” Tandas pria murah senyum yang juga Ketua DPP Ormas MKGR wilayah Jawa II (Jateng, DIY dan Jatim).
Perpustakaan Nasional RI dibatasi ruang geraknya untuk mendistribusikan buku-buku non-teks/fiksi (non-pelajaran) ke sekolah. Padahal itu akan memperkaya dan memberikan ragam pilihan dalam menstimulasi ide-ide kreatif dan inovatif.
Fakta demikian itu artinya apa? Koordinasi dan komunikasi antar kementerian/ lembaga negara sangat lemah serta egosektoral yang masih tinggi .”pungkasnya. (Red. Alien)