SURABAYA – Menara Madinah.Com Menjawab Bahwa isu Pemerintah akan menambah fasilitas layanan sekolah baru sebagai solusi terkait sistem “Zonasi PPDB”
Dwi Astutik memberikan tanggapan usulan kepada pemerintah lebih baik memaksimalkan sekolah swasta yang dipandang layak untuk membantu menjadi alternatif, katanya.
Pernyataan itu disampaikan Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Dwi Astutik S.Ag, M.Si saat menghadiri “Undangan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia” tentang membedah isu Sistem Zonasi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya Jalan Raya Jagir Wonokromo Surabaya (14/08/2019).
Bunda Dwi sapaan akrabnya ini menambahkan kalau penambahan sekolah baru nggeh monggo dengan (logat khas jawa) asal dianggap memang perlu penambahan di suatu daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai syarat-syarat berdirinya sekolah tersebut. jarak jauh dekatnya dengan sekolah lain dan jumlah komunitas yang ada, ujarnya.
Jika hal itu tetap diterapkan, kata Bunda Dwi, maka akan muncul masalah baru karena sudah banyak sekolah swasta yang sudah lama berdiri.
“Jika di suatu daerah sudah ada sekolah swasta tapi tetap akan di dirikan, maka sekolah negeri ini menjadi masalah baru yakni sekolah swasta terancam kolaps,” menurutnya.
Pengaduan seperti ini, kata Dwi sudah dia terima dari Kabupaten Pacitan dan beberapa kabupaten lain di jawa timur yang mengalami hal yang sama.
“Mohon sekiranya Kebijakan yang ditetapkan dipertimbangkan masak-masak,” pintanya.
Perempuan yang Aktif di Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini dengan gamblang mempaparkan bahwa karakteristik masyarakat Jawa Timur harus bisa betul-betul dipahami dan dipelajari.
Jangan sampai ketika kebijakan yang sudah bagus, timbul rentan masalah baru, kami berharap, hasil pertemuan diskusi keluhan-keluhan seperti ini bisa disampaikan kepada pemerintah pusat, agar penerimaan siswa mendatang lebih dipersiapkan lagi,” Tegasnya.
Maqdar Abdullah Citizen Jurnalis