SURABAYA – MENARA MADINAH.COM Kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi PPDB bagi penerimaan siswa baru SD, SMP SMA/SMK pada tahun 2019 kemarin telah melahirkan sikap pro dan kontra di masyarakat
Demikian pandangan Dewan Pendidikan Dr.Dwi Astutik S.Ag, M.Si saat menjadi narasumber diskusi panel merumuskan konsep idial realistik, dan implementatif dalam sistem zonasi PPDB ke depan,di Surabaya Kamis (15/08/2019)
Sebagian besar wali murid, khususnya warga Surabaya sangat menyoroti tajam tentang hal tersebut,” paparnya.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Dwi ini mengatakan, semestinya pemerintah tidak tergesa-kesa menerapkan kebijakan tersebut karena sangat berdampak kepada masyarakat (wali murid) sendiri, ucapnya.
“Jangan sampai terkesan kebijakan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan. Karena yang dirugikan selama ini wali murid langsung,” tegasnya.
Dirinya juga menilai, bahwa penerapan sistem zonasi untuk saat ini, masyarakat masih belum siap dengan kebijakan seperti itu
“Karena antara teori yang dikonsep dengan realisasi di lapangan tidak sama. Contoh di Surabaya banyak sekali keluhan dan merasa ada ketidak adilan,” paparnya
Bunda Dwi berharap, untuk kedepannya kebijakan tersebut bisa dikaji ulang, baik asas manfaat maupun mudhoratnya.
“Harus kembali dikaji ulang, jangan sampai dengan kebijakan seperti itu berdampak sistemik,” sebutnya.
Lebih lanjut perempuan yang saat ini aktif sebagai “Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini berjanji, akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kita akan sampaikan ke pemerintah pusat hasil diskusi ini. Mungkin akan lahir kebijakan baru, yang tidak merugikan kepada pihak tertantu,” Terangnya.
Maqdar Abdulloh/Menara Madinah