Jember, Menaramadinah.com
Menjelang persiapan tahun politik 2024, DPD Partai Golkar Jember dirundung konflik internal. Hal itu bertitik tolak dari pelaksanaan Musyawarah Kecamatan Silo yang dinilai tidak demokratis dan mengabaikan rambu-rambu serta mekanisme organisasi. Selain itu, PK terpilih 2021-2026 yakni Herman Sugiarto secara personal masih berstatus sebagai pimpinan Perkebunan Daerah Mrawan, Pace Silo yang mempersyaratkan tidak boleh merangkap di jabatan Partai Politik.
“Pelaksanaan Muscab dilakukan dengan tanpa mekanisme keorganisasian dan terkesan dipaksakan berdasar unsur like dan dislike. Dan ini menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi khususnya di tubuh Golkar ” tegas Suriyanto.
Lebih lanjut, Suriyanto sangat menyesalkan ulah oknum pengurus DPD Golkar Jember yang otoriter serta memaksakan kehendak. “Sungguh aneh dan tidak lucu, muscam digelar tanpa dihadiri Pengurus Kecamatan yang masih legal konstitusional. PK yang lama seolah sengaja ditelikung, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tidak didemisionerkan dan masih banyak lagi cacat baik secara prosedural maupun konstitusional AD/ART organisasi.
Karena itu kami mengajukan mosi tidak percaya terhadap hasil Muscam serta kepengurusan yang terbentuk. Berbagai produk hukumnya adalah ilegal serta batal demi Hukum.” Tandas Suriyanto berapi api.
Tuntutan selanjutnya, adalah harus digelar Muscam Ulang dengan menghadirkan Pengurus Kecamatan yang lama. Semua diniatkan adalah demi kekompakan, kesolidan, kegotongroyongan dan kebesaran Golkar di kecamatan Silo khususnya. Seraya berharap konflik dimaknai sebagai dinamika organisasi yang harus dikelola menjadi potensi serta menghidupkan mesin politik lebih optimal guna meraih kemenangan.
Sementara itu, dihubungi terpisah , Kamis (12/5) di Kafe Hamka, Muhamad Dayat yang merupakan Pengurus Kecamatan Silo sebelumnya, sangat prihatin dan menilai para pendongkel dirinya sebagai politisi amatiran. “Sungguh tidak sehat dan sangat mencederai rasa keadilan. Muscam yang harusnya menjadi medium strategis untuk konsolidasi, menggagas penguatan program, tetapi karena syahwat politik oknum DPD, memakai prinsip “Primus interpares” sebagaimana jaman jahiliyah.” Ungkapnya dengan nada tinggi.
Suatu Organisasi, terlebih Partai Politik itu ada aturannya yang harus sama-sama ditegakkan dan dijunjung tinggi. Kalo aturan itu ditabrak dan tidak dipatuhi, mau jadi apa ke depannya.
Karena itu, perlu ada wisdom, kearifan dan kebijaksanaan agar ke depan semua sesuai dengan koridor hukum dan tata laksana keorganisasian. “Duduk bersama semua stakeholder, agar ada titik temu demi dan untuk kemajuan serta kemenangan Golkar Silo di setiap kontestasi politik menjadi suatu keniscayaan. Pungkasnya. (Alien)