Senayan, Jakarta, Menaramadinah.com-Komisi X DPR RI kembali menyoroti kinerja Kemendikbudristek RI terkait seleksi guru honorer menjadi ASN PPPK. Dalam Rapat Kerja di Ruang Sidang Nusantara I, Selasa (12/04) Ketua Komisi X Syaiful Huda memaparkan highlight problematika yang terjadi. Diantaranya terkait dengan belum adanya “satu nafas” sinergi dan kolaborasi antar kementrian dan lembaga negara terkait. Hal tersebut membawa implikasi pada keraguan Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi sesuai kuota. Terangnya.
“Masih kuatnya egosektoral telah menimbulkan kegaduhan proses seleksi PPPK guru Honorer” ungkapnya.
Dalam kaitan itulah, untuk menjalankan fungsinya, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) DPR RI agar carut marut pelaksanaan seleksi bisa segera diselesaikan. Diharapkan tahun 2022 ini target 1 Juta ASN PPPK guru Honorer bisa tercapai.
H. Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar dalam tanggapannya menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pertama, terkait Asesment Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Menurutnya Kemendikbudristek RI harus membuat maping/memetakan secara holistik kondisi secara obyektif dunia pendidikan dan proyeksi ke depannya. Dari program Assessment berbasis data dan kinerja itu bisa dijadikan referensi untuk kemudian menentukan Kurikulum Nasional. Bukan berdasarkan uji coba dengan menawarkan penggabungan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka Belajar. Semua itu justru di lapangan membuat bingung, khususnya bagi para guru. Kurikulum Merdeka yang menawarkan “janji manis menggiurkan” output pendidikan, dalam implementasinya tersimpan banyak problematika dan kendala. Tandas Politisi dari Dapil Jatim IV Jember Lumajang.
Terkait PPPK, pria yang akrab disapa Bang Pur ini mendesak agar Guru Honorer swasta yang lolos passing grade dan belum dapat formasi untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Harus ada kebijakan afirmasi untuk menyelamatkan kebutuhan dapur mereka. “Kasihan nasibnya jadi terombang ambing, di sekolah asalnya tidak sedikit yang sudah diberhentikan, tidak mengajar lagi sehingga tidak mendapatkan gaji.” Pungkasnya. (Red./Alien).