Jember-MenaraMadinah.com, 8 Maret 2022.
Ratusan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati Jember Jalan Sudarman No.1.
PMII membacakan catatan penting perjalanan satu tahun pemerintahan dihadapan Bupati Jember yang menyambut para mahasiswa PMII menyampaikan bahwa slogan wes wayahe mbenahi Jember mengalami titik dilematis antara lain aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hari ini memasuki masa peninjauan adalah klimaks yang harus dilakukan yang seharusnya dilakukan tahun 2021.
Dalam momentum seminar laporan Tata Ruang Wilayah bulan November 2021 ada beberapa catatan kritis :
1. RTRW tidak melibatkan domain kajian lingkungkungan hidup strategis (KLHS RTRW) sebagai domain lingkungan yang kemudian memandu kebijakan tata ruang di kabupaten Jember.
2. Kebijakan tata ruang wilayah (RTRW) Pemkab Jember sudah mengesampingkan partisipasi publik yang cenderung dibahas secara TEKNOKRATIK yang dibahas beberapa orang saja.
3. Kita menginginkan dalam klausul RT RW, klausul konsensi tambang dihapuskan terutama Paseban dan Silo. Kemudian pemerintah Jember menjadikan pertanian sebagai centrum komoditas pertanian nasional dan internasional.
4. Proses pengelolaan Gunung Sadeng sebagai BUMD menciderai konstitusi dan kebijakan publik karena proses perencanaan kebijakan itu harus terarah, terukur, punya landasan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disahkan.
Diketahui bahwa kebutuhan terkait gunung Sadeng menjadi badan Usaha tidak masuk pada RPJMD. Pemerintah harus memegang prinsip bahwa apa yang terkait pembangunan daerah dan hajat hidup orang banyak harus direncanakan dengan matang dan baik bukan kemudian ketika ada masalah dan ide langsung di eksekusi termasuk pendirian Badan Usaha milik daerah. Artinya kalau dalam pemerintahan saat ini penting untuk menggagas lahirnya BUMD baru, terlepas apapun semangatnya harus secara substansi ternarasikan dalam bagian analisis kebutuhan dalam perencanaan daerah terutama di RPJMD dan itu jelas di point 5 PP No 54 tahun 2017 tentang pendirian BUMD. Sudah jelas dalam pengesahan RPJMD terbaru, BUMD Gunung Sadeng tidak ada dalam klausul ini. Maka menandakan Bupati tidak komitmen terhadap RPJMD sebagai penjabaran Visi Misi bupati.
PMII mendesak penertiban aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut, pertanian dan sendi-sendi keberlangsungan masyarakat karena produk domestik bruto (PDB) Kabupaten Jember sumbangan terbesarnya adalah pertanian sebesar 5,31%. Ungkap Ikbal, Korlap aksi PMII Jember.
Dihadapan mahasiswa PMII, Bupati Jember Ir.H.Hendy Siswanto,ST.IPU mengapresiasi langkah penyampaian aspirasi kali ini. “Kami jauh dari kata sempurna, mari kita kelola pembangunan ini bersama-sama,”. Kami siap bertabayyun berdiskusi maupun menyampaikan pendapat seperti ini. Ini bukan Unjuk Rasa Bukan Demontrasi tapi menyampaikan pendapat. Ungkap Hendy Siswanto.
Lebih lanjut Bupati Jember menyampaikan bahwa 5 tahun kita terbelenggu banyak macam kekurangan di Jember ini, itu saya perbaiki satu persatu diantaranya memberikan RT RW BPJS Ketenagakerjaan dimana sebelumnya tidak ada.
“Kami bersama Forkopimda akan terus berusaha melakukan perbaikan. Kami akan terima semua masukan hari ini, mari kita bersinergi untuk Jember kedepan lebih baik.
Bupati Jember Hendy Siswanto juga mengajak massa PMII Jember untuk ikut serta mengontrol pembangunan jalan program multi years. “Awasi pembangunannya agar hasil pekerjaan kontraktor bagus, jangan sampai ada kendaraan melebihi tonase di jalan yang sudah kita bangun agar tidak cepat rusak,” pungkas Hendy S.
Jurnalis : Lukman Hakim