JEMBER- menaramadinah.com-Saat Bupati Jember kunjungan di Kecamatan Jombang Wartawan juga mempertanyakan kenapa proyek renovasi 3,7 miliar dipecah-pecah menjadi 20 item kegiataan meski proyek dalam satu titik lokasi pendopo Wahyawibawagraha.
Banyak pihak yang menuding bupati Hendy baru dilantik jadi Bupati Jember, Hendy langsung perbaiki rumah dinasnya, padahal pendopo belum lama direnovasi era bupati Faida.
Apakah renovasi dengan anggaran 3,7 miliar, mendesak dibandingkan kebutuhan warga di era pandemi?
Kenapa bukan lebih memprioritaskan kepentingan kesejahteraan warga. Misalnya program bedah rumah reot warga miskin di Jember. Rumah wong cilik warganya. Karena bupati Hendy belum ada program bedah rumah reot fakir miskin di eranya.
Bikin penasaran, berapa dana perbaikan “istana” bupat ini? Jawabnya : Rp 3.798.760.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah).
Semisal duit sebanyak itu diperuntukkan bedah rumah reot warganya, maka akan ada sekitar 250 unit rumah si miskin tertolong Pemkab Jember.
Kembali menemukan data yang mencurigakan. Bangunan di satu titik, rumah dinas bupati, anggaran hampir empat miliar rupiah, lagi-lagi pengerjaannya dipecah. Publik patut curiga, sengaja dipecah untuk menghindari tender bin lelang. Tak tanggung, dipecah hingga jadi 20 paket pengerjaan.
Ada yang perlu dicurigai, kenapa? Selain dipecah belah hingga sekodi, rupanya pagu dibuat seragam. Menandakan dibuat sembarangan. Asal di bawah angka Rp 200 juta.
Terkesan dipaksakan. Hanya dibuat kurang Rp 310 ribu saja, dari angka Rp 200 juta. Kemudian hampir semua proyek, pagunya : Rp 199.690.000. Ini aneh
Hanya terdapat dua paket proyek yang angkanya Rp 102.170.000. Selebihnya, 18 paket dari total 20 paket proyek yang ada, pakai pagu dengan jumlah yang sama persis.
Mari bung bayangkan. Perbaikan kolam ikan dan kolam renang di rumah dinas bupati, membutuhkan dana yang sama : Rp 102.170.000. Ya kok aneh. Harga kolamnya ikan disamakan dengan kolamnya tempat bupati mandi?
Kembali, terkesan sangat dipaksakan menghindari lelang. Saat kita baca infografis paket pekerjaan paving. Sangking ketaranya, sampai-sampai pekerjaannya dibuat dua paket. Paving Paket 1 dan Paving Paket 2. Padahal di satu tempat.
Ngecat temboknya pun di buat dua paket. Pengerjaan pengecatan paket 1 : Rp 199.690.000 dan paket 2 dengan nilai pagu yang sama. Kenapa harus dipecah? Kalau tak dipecah jadi dua, pagunya bisa Rp 399.380.000. Karena lebih dari Rp 200 juta, maka sesuai aturan harus ditender bin lelang.
Rekayasa bupati Hendy memecah anggaran proyek renovasi menjadi 20 item, layaknya strategi pedagang pasar Tanjung, bagi-bagi rejeki!
Bupati Hendy berterus terang untuk anggaran renovasi bersumber APBD, kalau ada yang tidak tepat sesuai regulasi, akan dikembalkan.
Seperti apa yang dirilis majalah Gempur, Dari data yang viral di media sosial, Pengerjaan ada Paket 1 dan 2 dipecah secara terpisah, mulai dari Pengadaan Paving, Pengecatan, perbaikan Plafon, Perbaikan Pagar, Kamar, Taman, Rehab Kamar mandi, Kamar tamu, Kolam dan masih banyak lagi.
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jember Eko Ferdianto saat dihubungi media ini mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut. “Maaf mas, saya tidak faham terkait hal tersebut,” ujarnya melalui pesan Whatsapp , Jumat (4/3/2022)
Menurutnya, selama ini tidak pernah mengerjakan proyek tersebut, karena itu bukan pekerjaan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. “Bukan mas, bukan di Cipta Karya, maaf mas saya nggak tau persisnya, mungkin bisa ditelusuri Sirup LKPP,” jelasnya.
SG