Cak Firman Minta Pemerintah Segera Bersihkan Aparaturnya Sendiri dari Radikalisme

 

Surabaya- Pegiat Media Sosial Firman Syah Ali yang akrab disapa Cak Firman mengaku ngeri saat membaca berita salah satu markas kepolisian mengundang ustad radikal untuk berceramah. Menurut Cak Firman sebetulnya sudah lama ustad-ustad radikal diundang ceramah ke markas-markas militer maupun kepolisian. Dirinya mengaku pernah lihat akun IG almarhum ustad HTI Harry Moekti, dengan bangga dia share kegiatan sedang mengisi pengajian di salah satu KRI (Kapal Republik Indonesia) milik TNI Angkatan Laut.

“Sebagai pegiat media sosial saya hanya melihat fenomena di media sosial, bahwa tidak sedikit aparatur negara kita dalam kehidupan medsosnya sehari-hari malah sangat pro ustad-ustad radikal, bahkan setelah ormas radikal dilarang beraktivitas, ustad-ustadnya tetap bergentayangan dan ceramah maupun quote-nya banyak dishare ke grup-grup WA oleh aparatur negara maupun keluarganya. Ini sangat ironis” ucap Bendahara Umum PW IKA PMII Jatim ini.

Sebetulnya pemerintah sudah membuka portal aduan PNS radikal dengan domain aduanASN.id yang dikelola oleh Kemenkominfo RI namun Cak Firman menilai itu belum optimal. “Sebetulnya pemerintah sudah bikin portal aduan ASN radikal dengan domain aduanASN.id namun saya lihat belum optimal, bahkan bisa dikatakan jalan di tempat, maka perlu langkah yang jauh lebih ekstrim mengingat yang sedang kita hadapi adalah extra ordinary crime” lanjut Aktivis IPNU tahun 90-an ini.

Dalam kegiatan Halal Bi Halal Mabes TNI pada tanggal 19 Juni 2019, Menteri Pertahanan RI menyatakan bahwa kurang lebih 3 % anggota TNI terpapar radikalisme. Menteri pertahanan menegaskan bahwa apa yang disampaikannya berbasis data.

Setahun sebelumnya Alvara Research Centre rilis hasil survey bahwa 19,4 persen ASN di enam Kota Besar Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Sebagai pegiat Media Sosial Cak Firman meyakini jumlah aparatur negara yang terpapar radikalisme jauh lebih banyak daripada rilis hasil survey Menteri Pertahanan RI dan Alvara Research Centre tersebut. Terbukti pada tanggal 18 April lalu, MenPAN RB RI nyatakan setiap bulan banyak ASN terpapar radikalisme. MenPAN-RB mengeluh kehilangan banyak ASN pinter gara-gara terpapar radikalisme.

“Saya yakin Aparatur negara, karyawan swasta maupun generasi milenial mayoritas terpapar radikalisme melalui media sosial. Walaupun ada juga karena faktor genetik, misalnya berasal dari keluarga besar eks Masyumi, biasanya sangat mudah terpapar radikalisme, beda dengan aparatur negara yang sejarahnya berasal dari keluarga besar PNI dan NU, biasanya sangat sulit terpapar radikalisme” tandas Pengurus Harian LP Ma’arif NU Jatim ini.

Terkait dengan hal tersebut, Cak Firman mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih menggigit dalam memberantas radikalisme di dalam tubuh aparatur negara. “Aparatur negara yang terpapar radikalisme itu hidup di indonesia, makan di Indonesia, Minum di Indonesia, berak di Indonesia, kencing di Indonesia, makan gaji dari uang rakyat Indonesia, tapi sangat anti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, ini butuh penanganan extra, jangan penanganan biasa-biasa. Sosialisasi portal aduan ASN radikal yang sudah ada perlu disosialisasikan secara lebih masif, banyak masyarakat dan ASN yang tidak tau bahwa pemerintah memiliki portal aduan ASN radikal. Aparatur Negara adalah mesin negara, bahaya kalau dibiarkan terpapar radikalisme dalam jumlah besar” pungkas BPO HKTI Jatim ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *