Polewali Mandar (MenaraMadinah.Com)-Aksi solidaritas dan duka cita terkait peristiwa naas, terhadap almarhum Yus Yunus, warga Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Ratusan Masyarakat dari segala elemen, mahasiswa dan aktivis LSM menyatakan diri menuntut keadilan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Polewali Mandar, Jumat 28 Februari 2020.
Sambil menunjukkan spanduk berisi aspirasi duka cita atas insiden penganiayaan tersebut, mereka melakukan aksinya dengan berjalan kaki dimulai dari kantor bupati Polewali Mandar menuju gedung dewan, mereka meneriakkan orasi penegakan hukum agar peristiwa penganiayaan di Nabire Papua tuntas.
Koordinator aksi Ridwan, menuntut aparat keamanan dalam hal ini Polri menangani kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku, kutipan orasi pernyataan “Kapolda Papua, kami menilai kontradiktif dengan kondisi yang terjadi di lapangan bahwa oknum berada di lokasi saat penganiayaan, saat itu terjadi ada oknum polisi di lokasi pada saat terjadi pembunuhan”.
Salah seorang aktifis LSM Retno menyayangkan rasa kemanusiaan oknum aparat yang melihat secara langsung tindakan penganiayaan ” tentang tuntutan keadilan kemanusiaan, ketika kita kehilangan seseorang yang mencari nafkah untuk keluarga di daerah lain, seenaknya saja, menghilangkan nyawa maka patut mendapat perhatian dan solidaritas dari masyarakat Sulbar.”tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Amiruddin didampingi anggota parlemen Dapil Wonomulyo Agus pun, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat atas tuntutan masyarakat, maka 45 anggota dewan secara tertulis, “turut berduka cita kepada keluarga almarhum kepada Kapolri tindak tegas pelaku, kemudian sesuai hukum kami wakil rakyat Polewali Mandar bertanggung jawab meneruskan ke fraksi DPR RI untuk membicarakan terkait kasusnya”, tuturnya.
Aksi solidaritas dikawal aparat TNI Polri berlangsung aman dan tertib.
Ditempat terpisah, di Kota Makassar Sulawesi Selatan , kalangan aktifis LSM juga menyesalkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Nabire Papua. Kebrutalan berbau rasis seperti itu harus dihentikan. Jangan sampai berbuntut panjang menjadi dendam sejarah yang merugikan persatuan warga bangsa yang multi etnis multi kultural”, tandasnya.
(Aty Achmad/SamsulHadi/MenaraMadinah.Com)