KADISDIK PROVINSI JATIM JANJIKAN ZONASI TUGAS KASEK

 

Tapal Kuda-Menaramadinah.com-Kunjungan kerja, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Wahid Wahyudi ke wilayah Tapal Kuda yang ditempatkan di Banyuwangi, 19 – 20 Februari 2020, telah membawa angin segar bagi para penelenyenggara pendidikan di level SMA, SMK dan PKLK.

Pidato awal dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim ini telah memberikan respon simpati para Kasek SMA Negeri se-Jatim dan SMK Negeri dari Wilayah Tapal Kuda yang hadir. Hadir pula pada momen itu Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si., Ketua Dewan Pendidikan Provinisi Jawa Timur Prof. Muzaki dan pejabat lain di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Bupati Banyuwangi dalam kesempatan pidatonya mempresentasikan tentang potensi Kabupaten Banyuwangi yang ia pimpin.

Dalam kurun waktu 9 tahun mengelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bupati asa Karangdoro Tegalsari ini memaparkan data-data keberhasilan melalui program-program cerdasnya. Banyuwangi menjadi viral karena reputasi dan prestasi yang diraihnya. Dan kata Bupati Anas dalam pidato sambutannya, “tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, kerja iklas dan bersinergi seluruh komponen”. Keberhasilan saya membangun Banyuwangi adalah keberhasilan rakyat Banyuwangi. Menyinggung soal Festival dan berbagai even internasional misalnya Tour de Banyuwangi Ijen yang tidak membebani dana APBD, Bupati Anas menyampaikan visi dan misi kegiatan tersebut sebagai ajang silaturahim masyarakat Banyuwangi, wahana untuk mengedukasi masyarakat, panggung bagi pegiat seni budaya di masyarakat dan anak-anak pelajar sebagai generasi pewaris.

Tentu akan menjadi ajang juga hiburan rakyat. Kebijakan ‘tidak umum’ Bpati ini justru kemudian berdampak pada sektor pariwisata dengan multiplayer effect-nya. Kemiskinan menurun lebih akseleratif dari 29 % selama pemerintahannya, ditekan hingga 7.25% tahun akhir tahun jabatannya. Demikian juga pendapatan perkapita mencapai 48.48 juta per tahun perorang.

Sementara itu, Dr. H. Wahid Wahyudi, menyampaikan banyak informasi dan materi pembinaan terhadap para kasek di lingkungan lembaga kewenangan beliau. Secara normatif ASN dengan jabatan tambahannya sudah jelas tupoksinya. Akan tetapi khususnya kasek yang diamanahi pemerintah mengelola pendidikan tidak boleh hanya menjalankan tugas ‘standar’ ASN. Kepala Dinas alumni ITS itu meminta semua kasek harus menjalankan tugas penuh semangat berdedikasi dan loyalitas tinggi terhadap tugas profesinya. Tidak cukup itu, kasek harus melakukan banyak inovasi, kreasi dan improvisasi yang produktif. Kasek jangan neko-neko”. Fokus pada tugas. Layanan terbaik bagi anak-anak peserta didiknya nomor satu, sergahnya.

Terkait dengan optimalisasi tugas layanan sebagai seorang pemimpin pendidikan, Dr. Wahid merencanakan mengevaluasi tentang tugas kepala sekolah yang jauh dari rumah tinggalnya. Sistem zonasi tidak hanya diberlakukan bagi siswa, juga akan diupayakan untuk guru dan kasek. Kami perlu waktu untuk itu, katanya. Ini program jangka pendek yang harus segera diwujudkan. Sementara kasek yang mendapatkan tugas jauh dari rumah tinggal dan meninggalkan keluarga untuk tetap semangat. Janji Kadisdik yang sudah kenyang asam garam di dunia birokrasi ini disambut gembira oleh para Kasek yang selama ini bertahun-tahun meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas.

Menanggapi isu tentang jumlah pengangguran terbuka di Jatim akibat lulusan SMK yang mengalami over loud. Kepala Dinas dengan jumlah jabatan sosial sak ambrek itu sempat berargumentasi, masih ada yang lemah dari BPS dalam mengambil data. Lulusan SMK banyak yang telah produktif berwiraswasta tetapi belum terdeteksi. Penelusuran lulusan penting dilakukan oleh lembaga sekolah untuk mengetahui sejauhmana kemandirian dan serapan lulusan SMK di dunia kerja.

Di hadapan ratusan kasek SMA dalam agenda Rapat Kerja Kepala SMA Negeri se-Provinsi Jawa Timur di Hotel Aston Banyuwangi, ayah dari 6 orang itu, meminta masing-masing korwil kasek mulai wilayah barat, tengah, Madura dan wilayah timur menyampaikan beberapa kondisi masing-masing. Tentu curhatan para Kasek sesuai kenyataan yang dihadapi di lapang. Misalnya di SMA Negeri di Madura Kepulauan tentang masalah jaringan internet, lambatnya akses dan minimnya bantuan sarana pengembangan fisik.

Di dampingi pejabat Sekdindik, Kabid Pembinaan SMA dan jajaran pejabat setingkat Kasi, dengan penuh kebapakan, Dr. Wahid menjawab masing-masing keluhan kasek dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dari kepala SMA Negeri 2 Lumajang, selaku ketua MKKS SMA Jawa Timur tentang layanan pembuatan SKP oleh Kabid GTK.

Proses permintaan tanda tangan harus menghadap langsung ke Kabid. GTK dengan syarat-syarat membawa laporan minimal 3 inovasi kasek, dirasakan memberatkan dan merepotkan para kasek. Ada kasek harus tiga kali ke Surabaya belum kelar juga.

Lewat ketua MKKS itu, para kasek memohon kepada Pak Kadis untuk menyederhanakan syarat yang diminta. Artinya bentuk pelaporannya dan teknis lain lebih simpel dan efesien. Kewajiban berinovasi tetap menjadi target kasek, sekalipun kecil dan sederhana.

Komitmen Kadisdik enerjik ini, optimis Jawa Timur harus menjadi pelopor kemajuan pendidikan. Beliau mengajak kasek sebagai motor penggerak layanan pendidikan untuk nenantiasa proaktif, adaptasi dengan tuntutan perubahan berbasis teknolgi digital. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang konsep ‘Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar’ serta program CETAR Gubernur Khofifah dipahami dan dioptimalkan praktik di lapang.

Pada bagian pentutup dalam agenda kunjungan kerja dan pembinaaan Kasek SMA, SMK di Kabupaten Banyuwangi, Kadisdik yang baru menjabat beberapa bulan lalu, menjamin kenyamanan dan ketenangan kasek dalam menghadapi berbagai persoalan di lapang termasuk tentang menyikapi pegiat LSM.

Beliau berjanji akan memberikan edaran khusus tentang upaya penggalangan dana lewat komite sekolah. Kalau misalnya dana BOS dan BPOPP kurang memenuhi kebutuhan sekolah yang disusun dalam RKAS, maka kepala sekolah bisa bermitra dengan komite sekolah disilakan untuk melakukan penggalangan dan ke orang tua atau wali murid dengan syarat-syarat dan cara-cara yang ramah sosial, ramah ekonomi prinsip gotong-royong. Peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi harus terbantu dan tidak boleh putus sekolah karenanya. Juga peserta didik yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan yang optimal dan proporsional. Mochamad Rifai Jurnalis Citizen