Oleh : Firman Syah Ali
Saat ini warganet heboh dengan isu KPK Faksi Taliban Vs KPK Faksi NKRI. Mungkin sebagian warganet berkeyakinan bahwa telah terjadi talibanisasi KPK. Apa itu taliban? mari kita kupas tipis-tipis.
Dalam bahasa Pashtun, kata Taliban berasal dari bahasa Arab Thalib yang berarti “Penuntut”. Thalib (penuntut) berasal dari fi’l thalaba-yathlubu yang berarti meminta atau menuntut. Maksud kata Thalib adalah seorang pelajar, atau penuntut ilmu. Makna kata Thalib jauh lebih tinggi dan dalam daripada makna kata murid, bisa dikatakan Thalib adalah “mahamurid/mahasantri/mahasiswa”.
Jadi secara harfiah, Gerakan Taliban adalah Gerakan Mahasiswa/mahasantri/mahamurid Nasionalis Muslim Sunni Pashtun yang secara efektif menguasai Afghanistan sejak tahun 1996 hingga tahun 2001. Gerakan ini dibentuk pada bulan September 1994, mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan.
Pashtun atau Pushtun atau Fustun atau Pathan adalah nama kelompok subras Indo Jerman yang mendiami pakistan dan afghanistan. Pashtun senasib dengan Kurdi, mereka sama-sama rumpun bangsa-bangsa indo Jerman yang tidak memiliki satu kesatuan organisasi negara. Bangsa Kurdi hidup terpisah di tiga negara, yaitu Irak, Suriah dan Turki, begitupun bangsa Pashtun hidup terpisah di dua negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan. Maka tidak aneh jika milisi Taliban mayoritas adalah mahasantri lulusan madrasah-madrasah pakistan.
Pemerintahan Taliban mendapat pengakuan diplomatik hanya dari tiga negara, yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, serta pemerintah Republik Chechnya Ichkeria yang tidak diakui dunia. Pemerintahan Taliban menganut ideologi puritan dengan cara yang sangat ketat dan kaku sehingga sering memicu kekerasan di dalam masyarakat. Namun secara sportif dunia mengakui bahwa Pemerintahan Taliban berhasil menumpas habis perilaku korupsi di Afghanistan. Tokoh besar yang paling populer dalam Gerakan Taliban adalah Mullah Mohammed Omar.
Pemerintahan Taliban digulingkan oleh pembentuknya sendiri yaitu Amerika Serikat, karena dituduh melindungi pemimpin Al Qaeda Osama Bin Laden yang dituduh mendalangi serangan terhadap menara kembar WTC, New York pada tanggal 11 September 2001. Invasi ini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2001 dengan secara mengejutkan sehingga pihak Taliban langsung keluar dari ibu kota Afganistan, Kabul, sehingga pihak Amerika relatif cepat dan mudah menguasainya. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, American Free Press mengungkapkan hal sebaliknya, yaitu keterlibatan CIA dan agen intelijen Israel, Mossad, dalam peristiwa serangan 11 September 2001. Peristiwa maut itu diduga hanyalah skenario Amerika Serikat dan Zionis untuk mengakuisisi negara-negara Timur Tengah, dalam hal ini Irak dan Afghanistan.
Mari kita kembali ke laptop. Apa maksud tudingan “taliban” terhadap beberapa kelompok aparatur negara dalam tubuh KPK? tentusaja sebagian tokoh masyarakat indonesia mensinyalir ada genk di dalam tubuh KPK yang berideologi, berpola-pikir dan bertindak seperti Taliban. Beberapa cendikiawan menduga genk tersebut dipimpin oleh Novel Baswedan.
Terlepas dari dugaan itu benar atau tidak, tapi harus kita ketahui bersama bahwa aparat NKRI yang berideologi dan berpola pikir seperti Taliban bukan hanya ada di KPK, lembaga dan institusi negara selain KPK tidak sepi dari genk Taliban tersebut.
Ini terbukti ketika tahun 2017 lalu saya posting dugaan terhadap Ustad Abdul Somad sebagai pengasong khilafah, akun saya diserbu oleh puluhan ribu komentator, namun tidak satupun saya jawab komentar mereka. Namun saya buka satu per satu akun komentator, tidak sedikit yang aparatur negara dari berbagai instansi. Di berbagai grup WA saya juga dikeroyok oleh para pendukung UAS dan tidak sedikit diantaranya merupakan aparatur negara dan karyawan BUMN.
Ternyata di luar pengamatan saya terhadap dunia medsos, pihak BNPT terang-terangan merilis banyaknya aparatur negara dan karyawan BUMN yang terpapar radikalisme (baca : talibanisme). Hal senada sering juga diteriakkan oleh pemerhati radikalisme dan intoleransi Haidar Alwi, Ketum PBNU, Ketum PP GP Ansor dan tokoh-tokoh strategis lainnya.
Menurut saya negara tidak boleh tinggal diam, kini saatnya negara hadir. Apapun resikonya, bersih-bersih aparatur negara dan karyawan BUMN memang urgen untuk segera dilakukan. Namun tindakan tersebut sebaiknya dilakukan secara terukur. Jangan sampai aparatur negara dan karyawan BUMN dituduh taliban hanya karena tidak memilih Joko Widodo dalam Pilpres beberapa waktu lalu. Ini tugas yang tidak ringan, karena butuh kecepatan, ketegasan sekaligus kehati-hatian dan ketelitian. Mentaliban-talibankan orang yang bukan taliban adalah sebentuk ketidakadilan yang akan memupuk tumbuh suburnya radikalisme.
Penulis adalah Ketua Pengurus Koordinatoriat Sahabat Mahfud Jatim/Penasehat GMNU Jatim/Pengurus Harian LP Maarif NU Jatim/Bendum IKA PMII Jatim