Surabaya-menaramadinah.com-Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan September 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2010 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak ini, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar diulang.
Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 23 September 2020. Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS akan dilakukan pada 31 Desember 2019 hingga tanggal 21 Agustus 2020.
Pendaftaran Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara, untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret tahun 2020.
Tahapan berikutnya adalah Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 8 Juli 2020. Tiga hari setelah penetapan pasangan calon tersebut, akan dimulai masa kampanye. Masa kampanye berdurasi 81 hari.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2020.
Terkait tahapan-tahapan yang waktunya sudah sangat dekat tersebut, Jaringan Solidaritas Masyarakat Membangun Nusantara Hebat (JASMERAH) tadi malam mengadakan FGD di Hotel Aria Centra Surabaya. FGD tidak hanya dihadiri oleh pengurus JASMERAH, tapi juga simpatisan Jasmerah seperti Gus Mahathir Muhammad dan Gus Anas Toha
Usai FGD, Pembina JASMERAH, Firman Syah Ali, menyatakan kepada media bahwa bangsa indonesia harus bangkit bersatu melawan para perampok demokrasi. Ketika ditanya, siapa saja perampok demokrasi itu? Penasehat Generasi Muda NU (GMNU) Jatim tersebut menjawab “yaitu mereka yang terlibat dalam sindikat perampokan masif terhadap demokrasi, baik terang-terangan maupun tersembunyi”.
Selanjutnya anggota Badan Pengurus Harian LP Ma’arif NU Jatim tersebut menjelaskan bahwa perampokan demokrasi secara terang-terangan dilakukan oleh para buzzer medsos. Dalam sistem lima pilar demokrasi berupa eksekutif, legislatif, yudikatif, pers dan media sosial saat ini, keberadaan buzzer sangat merugikan iklim demokrasi. Kualitas demokrasi kita dirampok habis-habisan oleh para buzzer tersebut. Oleh karena itu, Ketua Pengurus Koordinatoriat Wilayah (PKW) Sahabat Mahfud Jawa Timur ini mengajak seluruh anak bangsa untuk serentak melawan dan menenggelamkan para buzzer durjana tersebut, baik buzzer profesional (bayaran) maupun buzzer amatiran (korban hasutan dan fitnah yang disebarkan oleh buzzer bayaran).
Sedangkan perampok demokrasi yang bersifat laten alias sembunyi-sembunyi adalah para pelaku politik uang. Politik uang atau money politic dalam pemilu indonesia ibarat kentut, baunya sangat busuk tapi tidak ada wujudnya alias sulit dibuktikan. Namun tidak berarti bangsa kita tidak bisa menemukan dan membakar pabrik dosa tersebut ramai-ramai. Kemudian Setelah rata dengan tanah, puing-puingnya ditenggelamkan ke laut.
Indonesia ini tidak kekurangan orang pinter, mayoritas anggota masyarakat tau bahwa money politic itu ada, namun sama sekali tidak melawan, bahkan sebagian malah menyerah dan menikmati. “Maka marilah kita bangkit, jangan sampai demokrasi kita dirampok, sebab kalau kualitas demokrasi semakin lama semakin merosot, maka para pengasong ideologi khilafah ala gurun pasir atau pengasong ideologi diktator proletariat ala negeri-negeri komunis akan segera bergerak memusnahkan demokrasi kita tercinta” pungkas Alumnus Unair ini sambil menghisap sebatang rokok.
FSA
Jurnalis Citizen