Banten, menaramadinah.com – Polemik internal Nahdlatul Ulama (NU) terkait pemakzulan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, masih terus bergulir. Beberapa tokoh NU, seperti Said Aqil Siroj, mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU dikembalikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen etis terhadap keadilan sosial-ekologis.
Latar Belakang Polemik
Polemik ini bermula dari pemberian konsesi tambang kepada PBNU, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan berpotensi menimbulkan konflik internal. Beberapa pihak mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah untuk menghindari konflik internal dan menjaga integritas organisasi.
Usulan Pengembalian Konsesi Tambang
Said Aqil Siroj, Mustasyar PBNU, mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Ia menekankan bahwa kemajuan NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
Reaksi PBNU
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa PBNU tidak keberatan jika konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah, namun keputusan tersebut harus dibahas dan ditetapkan secara kolektif oleh pimpinan organisasi.
Diar Mandala, penulis dan aktivis, menyatakan bahwa polemik ini merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang bijak. “Polemik ini bermula dari pemberian konsesi tambang kepada PBNU, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan berpotensi menimbulkan konflik internal,” ujarnya.
Kesimpulan
Polemik konsesi tambang PBNU merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang bijak. Keputusan terkait konsesi tambang harus dibahas dan ditetapkan secara kolektif oleh pimpinan organisasi, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis dan kepentingan umat.