MEDAN–Bencana dahsyat melanda Sumatra dan Aceh, merenggut nyawa ratusan orang dan meninggalkan jutaan lainnya dalam kesedihan mendalam. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi telah memicu keprihatinan nasional, memaksa pemerintah pusat untuk mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Rabu (3/12) sore, total korban tewas mencapai 810 jiwa, dengan 612 orang masih dinyatakan hilang.
Rincian korban meninggal dan hilang di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:
– Aceh: 272 meninggal, 193 hilang
– Sumatra Utara: 297 meninggal, 159 hilang
– Sumatra Barat: 236 meninggal, 260 hilang
Selain itu, bencana ini juga menyebabkan 2.600 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 3,2 juta jiwa terdampak langsung.
Meskipun desakan untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional terus menguat, pemerintah belum mengambil keputusan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa penanganan bencana telah dilakukan secara nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
“Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk menangani bencana ini. Tito telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk saling membantu, terutama bagi daerah yang memiliki anggaran lebih.
Pemerintah juga tengah menelusuri penyebab utama banjir bandang ini, termasuk dugaan adanya pembalakan liar. Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa satgas penertiban kawasan hutan telah turun tangan untuk menyelidiki dugaan tersebut melalui analisis citra satelit.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menyeret kasus ini ke ranah pidana jika terbukti ada pelanggaran. KLH juga akan memberikan sanksi administrasi kepada pemerintah daerah yang kebijakannya memperburuk kondisi lingkungan, serta menerapkan sanksi sengketa lingkungan hidup kepada pihak yang terbukti memperparah kondisi banjir.
KLH juga telah melakukan evaluasi terhadap penerbitan izin pemanfaatan lingkungan dan mencabut sementara semua izin tersebut untuk dikaji ulang. Hanif menyebutkan ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Sumut, yang terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas, hingga perusahaan sawit.
Tragedi banjir dan longsor di Sumatra ini adalah pengingat pahit akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan hutan.
Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu untuk mencegah bencana serupa di masa depan, serta memberikan bantuan yang maksimal bagi para korban yang terdampak. Semoga para korban diberikan ketabahan, dan kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini.*Imam Kusnin Ahmad*