JAKARTA–Sejarah baru terukir! Lebih dari 400 pejabat Kementerian Haji dan Umrah resmi dikukuhkan pada Jumat, 28 November 2025. Bukan sekadar pelantikan biasa, ini adalah game changer—sebuah langkah akseleratif menuju pelayanan haji dan umrah yang berintegritas, efisien, dan berkelas dunia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak melantik lebih dari 400 pejabat struktural di Kementerian Haji dan Umrah di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Pejabat yang dilantik terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor, dan pejabat administrasi teknis lainnya. Pelantikan ini digelar secara daring dan luring.
Pelantikan pejabat kali ini menandai lengkapnya struktural Kementerian Haji dan Umrah yang bertransformasi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Dalam sambutannya, Dahnil menyampaikan pelantikan ini merupakan langkah percepatan untuk memastikan struktur organisasi penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat daerah sudah siap menjalankan tugasnya.
Dia juga menyebut pemilihan masjid sebagai tempat pelantikan bukan sekadar pilihan ruang, melainkan simbol panggilan tugas.
“Pelantikan di masjid memiliki pesan spiritual bahwa kita adalah pelayan tamu-tamu Allah. Di pundak kita ada amanah besar berupa harapan, mimpi, dan juga tuntutan pengawasan dari berbagai pihak. Tugas kita menghadirkan pelayanan terbaik yang aman, nyaman, dan berintegritas,” ujarnya.
Pelantikan ini disebutnya juga sekaligus mengawal kejelasan tugas operasional dalam penyelenggaraan haji 2026. Terlebih, jadwal persiapan pelayanan haji berjalan sangat ketat.
“Hari ini rentang komando sudah jelas. Mari bekerja sebagai satu tim yang solid. Kita hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk menyelesaikan struktur hingga tingkat bawah. Ini adalah musim haji pertama yang digawangi Kemenhaj. Kita tidak punya ruang untuk salah langkah,” ujarnya.
Pelantikan pejabat struktural ini melengkapi tahapan penataan kelembagaan Kemenhaj RI setelah pelantikan pejabat eselon pusat yang digelar sebelumnya.
Selain menekankan pentingnya integritas, Dahnil juga mengingatkan pentingnya menjauhi praktik korupsi, manipulasi, dan rente. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah selalu berada dalam sorotan publik, sehingga kinerja yang baik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan citra Indonesia di mata dunia.
Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan deklarasi komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi setiap jamaah haji dan umrah.
Dengan semangat perubahan dan inovasi, mari kita saksikan babak baru layanan haji Indonesia yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.*Imam Kusnin Ahmad*