Prof Mahmud Mustain, Guru Besar Teknik Kelautan ITS
Selayaknya jargon “Back to Bahari” atau kembali ke laut itu diviralkan atau dipolulerkan oleh Negara tidak hanya KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Sebab penerimaan Negara dari sektor kelautan masih sangat tidak layak sebagai Negara Kepulauan. Apalagi presiden kita pernah mendeklarasikan NKRI sebagai Negara Poros maritim dunia. Artikel ini menekankan betapa pentingnya Negara tercinta ini harus menambah perhatian kepada sektor kelautan.
Ada dalil naqli yang membahas tentang tersedianya bahan makanan di laut, yakni QS Al-Nahl: 14,
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar dari laut itu, dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat kapal berlayar di atasnya, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”
Tafsir Al-Misbah karya Prof Dr. Qurays Syihab menyatakan, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menundukkan lautan untuk manusia, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya laut sebagai bahan makanan, seperti ikan dan lain-lain. Allah juga mengeluarkan perhiasan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain, yang dapat digunakan sebagai perhiasan. Ayat ini juga menyebutkan tentang kapal yang berlayar di laut, yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Tujuan dari semua ini adalah agar manusia dapat mencari karunia Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya.
Apabila kita menghitung secara kasar tentang Pendapatan Negara yang kisaran 3000T pertahun, dari pajak 83 % berarti 2490T dan 17 % dari non pajak (PNBP) yang berarti 510 T. PNBP adalah dari semua SDA (Sumber Daya Alam) yang dimiliki Republik ini. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari PNBP, berkontribusi kurang 2 T (1.69T data KKP 2024).
Selebihnya dari itu dari segi potensi, NKRI ini sudah masuk memenuhi kriteria menjadi negara poros maritim dunia (Meta AI, 2025). Diantaranya: lokasi strategis, sumberdaya laut, keamanan laut dst. Tetapi dari aspek penerimaan negara dari sektor Maritim masih sangat minim, kurang dari 1 % dari PNBP apalagi dari total pendapatan negara malah jauh.
Dengan demikian pemerintah seyogjanya menambah perhatian terhadap sektor kelautan. Secara umum Back to Bahari adalah jargon Nasional yang harus dibumikan sampai mampu mengembalikan menjadi kultur bahari. Terutama peningkatan SDM berbasis Kelautan dan Kemaritiman harus menjadi program strategis Nasional. Bahkan kalau bisa membuat program berstatus “Revolusi Kelautan” di bumi pertiwi Nusantara tercinta ini.
Secara rinci Revolusi Kelautan di bidang SDM, bikin 5 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) berbasis Kelautan dan Kemaritiman di 5 propinsi mewakili pulau besar negeri ini. Misalkan ITKK (Institute Teknologi Kelautan dan Kemaritiman) atau UKK (Universitas Kelautan dan Kemaritiman). Semua PTN dan PTS wajib memberikan materi Kelautan dan Kemaritiman untuk semua bidang studi 20 – 30 % dari total SKS. Pendidikan dasar dan menengah juga diberi muatan materi Kelautan dan Kemaritiman antara 30 – 40 % silabus.
Semua perubahan ini sungguh mencerminkan negara yang wilayahnya 70 % berupa laut. Apabila revolusi kelautan ini direalisasikan insyaAllah dalam waktu satu dekade sudah terasa perubahan drastis akan terjadi. Indikasi yang mudah adalah pendapatan negara PNBP insyaAllah akan didominasi oleh sektor kelautan dan perikanan. Bahkan bukan tidak mungkin akan bisa mendesak mengurangi Pendapatan Negara dari Pajak. Semoga bisa demikian aamiin.
Semoga manfaat barokah selamat aamiin.
🤲🤲🤲
Surabaya,
27 Jumadil Ula 1447
atau
19 November 2025
m.mustain