MALANG–Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H Musaffa Safril, mengkritik pemerintah atas nasib petani tembakau yang merana, padahal negara menikmati cukai tembakau sebesar Rp 216,9 triliun pada 2024.
Kritikan itu disampaikan H Musaffa Safril, dalam pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) GP Ansor Jawa Timur di Kota Malang Sabtu 8 Nov 2025.
Musaffa mengungkapkan bahwa negara Indonesia berhutang besar kepada petani tembakau. “Tahun 2024, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau mencapai Rp 216,9 triliun, angka yang mengungguli migas dan BUMN dan lebih dari separuhnya disumbang oleh Jawa Timur,” ujarnya di hadapan seluruh pimpinan cabang GP Ansor se-Jawa Timur.
Namun, Musaffa menilai ada paradoks yang menyakitkan di balik capaian besar tersebut. “Negara menikmati, tapi petani merana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Musaffa mengatakan kontribusi besar sektor tembakau belum sebanding dengan kesejahteraan para petani.
Kebijakan pemerintah, lanjut Musaffa, dinilai belum sepenuhnya berpihak pada petani meski menjadi fondasi utama dari industri yang menopang ratusan triliun rupiah pemasukan negara setiap tahunnya. “Ansor tidak boleh diam, kita harus berdiri bersama para petani tembakau. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa, tapi sering kali paling terpinggirkan,” ucap Musaffa.
Perokok terbesar di Indonesia, sambungnya, adalah warga Nahdlatul Ulama (NU) termasuk kader Ansor. Hal ini seharusnya menjadi kesadaran bersama tentang kontribusi nyata warga NU terhadap perekonomian negara.
Musaffa mendorong agar Muskerwil kali ini tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga melahirkan rekomendasi kebijakan konkret untuk mendorong keberpihakan terhadap petani tembakau. “Kalau kita jujur, perokok terbesar di negeri ini adalah warga NU, dan di dalamnya ada Ansor yang artinya kita ini sebenarnya investor utama pendapatan negara dari cukai tembakau. Tapi ironisnya, petani yang menanam tembakau justru belum menikmati kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. ยน
Dengan demikian, Ansor Jatim meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib petani tembakau dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak.*Imam Kusnin Ahmad*