Oleh : Sujaya, S. Pd. Gr.
Dewan Penasihat DPP ASWIN
Pendahuluan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu gagasan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memberikan asupan gizi layak kepada peserta didik, diharapkan persoalan gizi buruk, stunting, dan rendahnya konsentrasi belajar dapat ditekan. Secara teori, program ini sangat mulia dan menjanjikan. Namun, realitas di lapangan sering jauh dari harapan. Alih-alih menjadi solusi, pelaksanaan MBG justru menimbulkan kontroversi: dari nilai makanan yang rendah, menu monoton, hingga kasus keracunan massal yang mengancam keselamatan siswa.
Kegaduhan publik tentang tata kelola MBG menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut perencanaan anggaran, pengawasan, serta integritas pelaksana. Artikel ini akan mengurai carut marut tersebut sekaligus memberikan tawaran solusi agar program mulia ini tidak kehilangan arah.
Nilai Makanan: Anggaran Minim, Kualitas Turun
Salah satu akar masalah MBG terletak pada nilai makanan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, alokasi Rp10.000–Rp15.000 per anak per hari dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang kian melonjak. Harga daging ayam, telur, sayuran, dan beras terus naik, sementara nilai anggaran relatif stagnan.
Konsekuensinya, banyak penyedia katering terpaksa menekan biaya produksi. Caranya dengan mengurangi porsi, menurunkan kualitas bahan, atau bahkan menghilangkan komponen penting seperti buah dan protein hewani. Akibatnya, makanan yang disajikan hanya “mengenyangkan” tetapi tidak memenuhi standar gizi seimbang.
Dr. Diah Permatasari, pakar gizi IPB, pernah menekankan bahwa “makanan bergizi itu bukan hanya soal karbohidrat, melainkan kombinasi protein, vitamin, mineral, serta serat yang seimbang. Jika anggaran tidak memadai, mustahil menu bisa memenuhi standar gizi anak sekolah.”
Menu yang Tidak Variatif: Kenyang Tanpa Sehat
Selain nilai makanan, masalah lain yang mengemuka adalah monotoninya menu. Banyak sekolah atau penyedia hanya menyajikan makanan berbasis nasi dengan lauk sederhana seperti tempe atau mie goreng. Variasi sayur terbatas, buah jarang hadir, sementara minuman sehat nyaris tak ada.
Lebih parah lagi, sebagian menu tidak memperhatikan kebutuhan khusus anak. Misalnya, siswa yang alergi makanan laut tetap diberi lauk berbasis ikan, atau anak dengan intoleransi laktosa dipaksa minum susu. Ketidakpekaan ini menimbulkan risiko kesehatan sekaligus membuat anak-anak enggan mengonsumsi jatah makanannya.
Alhasil, program MBG justru menimbulkan paradoks: makanan yang sudah dibagikan malah tidak dimakan, bahkan dibuang. Siswa kembali membeli jajanan tidak sehat di luar sekolah, sehingga tujuan peningkatan gizi tak tercapai.
Kasus Keracunan Massal: Bom Waktu Program MBG
Kasus keracunan massal menjadi momok paling serius dari program ini. Beberapa daerah di Indonesia pernah melaporkan puluhan hingga ratusan siswa yang tumbang usai menyantap makanan gratis. Gejala yang muncul mulai dari mual, muntah, hingga diare akut.
Faktor penyebabnya beragam:
1. Bahan baku tidak segar, misalnya daging ayam beku yang disimpan berhari-hari.
2. Proses distribusi panjang tanpa fasilitas pendingin memadai.
3. Higienitas dapur buruk, peralatan tidak steril, atau tenaga masak kurang terlatih.
4. Minim pengawasan, baik dari dinas kesehatan maupun BPOM daerah.
Keracunan massal tidak hanya membahayakan nyawa anak-anak, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Orang tua mulai khawatir anaknya ikut mengonsumsi makanan MBG, sementara publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu.
Lemahnya Tata Kelola: Masalah Struktural
Ketiga masalah di atas berakar pada lemahnya tata kelola program. Tata kelola MBG melibatkan banyak pihak: Kementerian Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, hingga sekolah. Namun koordinasi lintas sektor ini sering berjalan sendiri-sendiri.
Dinas Pendidikan fokus pada distribusi.
Dinas Kesehatan sibuk dengan urusan lain dan kurang aktif mengawasi higienitas.
BPOM terbatas hanya pada produk kemasan, bukan makanan siap saji.
Sekolah tidak memiliki otoritas kuat untuk menolak makanan yang datang.
Kondisi ini menciptakan ruang kosong pengawasan. Ketika ada masalah, instansi justru saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, MBG rentan menjadi proyek yang lebih berorientasi pada penyerapan anggaran ketimbang peningkatan kualitas gizi anak bangsa.
Perspektif Ahli dan Publik
Beberapa ahli gizi dan pendidikan menegaskan pentingnya pembenahan serius. Menurut Prof. Ahmad Syafiq, pakar gizi Universitas Indonesia, program MBG “tidak boleh dilihat hanya dari sisi ekonomi politik. Jika tujuannya mencetak generasi emas 2045, maka kualitas gizi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar jumlah porsi.”
Sementara itu, dari perspektif pendidikan, Dr. Heni Kartikasari menilai bahwa MBG seharusnya juga menjadi sarana edukasi gizi. Artinya, menu yang diberikan tidak hanya sehat tetapi juga disertai penjelasan manfaat gizi kepada siswa. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga belajar pola hidup sehat sejak dini.
Rekomendasi Perbaikan
Agar program MBG tidak menjadi proyek gagal, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:
1. Revisi Anggaran
Nilai makanan per anak harus realistis mengikuti harga pasar. Jika perlu, pemerintah daerah diberi kewenangan menyesuaikan anggaran sesuai kondisi lokal.
2. Tim Ahli Gizi Daerah
Setiap wilayah wajib memiliki tim ahli gizi yang menyusun menu variatif sesuai standar gizi seimbang.
3. Audit dan Sertifikasi Penyedia
Penyedia katering wajib memiliki sertifikasi higienitas. Audit lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan standar mutu.
4. Sistem Distribusi Modern
Gunakan rantai pendingin (cold chain) bagi makanan berbahan daging, ikan, atau susu agar tetap segar sampai ke tangan siswa.
5. Pelibatan Orang Tua dan Komite Sekolah
Masyarakat perlu ikut mengawasi jalannya program, sehingga kontrol sosial tetap terjaga.
6. Digitalisasi Laporan
Kembangkan aplikasi pengaduan cepat, di mana siswa atau guru bisa melaporkan makanan basi, menu tidak layak, atau indikasi keracunan secara real time.
7. Integrasi Edukasi Gizi
Selain membagikan makanan, sekolah perlu menjadikan program ini sebagai media pembelajaran tentang pola makan sehat, pentingnya protein, buah, dan sayur.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat mulia, yakni memastikan setiap anak Indonesia mendapat hak dasar berupa asupan gizi yang layak. Namun, tanpa tata kelola yang baik, program ini hanya akan menjadi proyek besar yang penuh masalah. Nilai makanan yang kecil, menu yang monoton, hingga keracunan massal adalah bukti bahwa pengawasan masih lemah.
Jika tidak segera dibenahi, MBG berpotensi kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Padahal, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Program ini tidak boleh hanya menjadi “seremoni politik” semata, melainkan benar-benar menjadi investasi kesehatan, kecerdasan, dan masa depan Indonesia.
Indramayu. 28/9/2025