BLITAR– Ini kabar menggembirakan pagi ribuan petani tembakau,cengkih dan pekerja pabrik rokok di Kabupaten Blitar.
Sebab melalui Dinas Sosial,Pemkab Blitar
mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar total Rp8,8 miliar yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun ini.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp8,8 miliar itu akan diperuntukkan bagi 4.819 buruh tembakau, cengkeh, serta pekerja pabrik rokok. Nantinya setiap buruh yang telah terverifikasi akan menerima Rp300 ribu per bulan selama 6 bulan berturut-turut, dimulai sejak Juni 2025 lalu.
“Dana ini diberikan langsung sebagai bentuk dukungan ekonomi bagi buruh yang mayoritas tidak memiliki jaminan sosial,” ujar Yuni Urinawati, Jumat (1/8/2025).
Penyaluran BLT ini akan dilakukan secara ketat melalui Bank Jatim. Hanya buruh yang ber-KTP Kabupaten Blitar dan terbukti bekerja langsung di sektor pertembakauan yang berhak menerima bantuan ini. Verifikasi data yang teliti dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Program ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari upaya Pemkab Blitar yang sudah berjalan sejak 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh yang menjadi tulang punggung industri tembakau.
Yuni juga menegaskan bahwa dana cukai ini sengaja difokuskan langsung kepada para penerima manfaat, bukan untuk proyek fisik atau pelatihan. “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan buruh yang berkontribusi besar dalam industri tembakau,” pungkasnya.
Kabar senada juga bergulir.Berkat proyek Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, infrastruktur pertanian kembali berlanjut dan pelaksanaannya melesat jauh lebih cepat dari target.
Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang seharusnya rampung Oktober, bahkan di beberapa titik sudah tuntas sebelum Agustus. Dari 13 titik kegiatan, beberapa lokasi di Kecamatan Panggungrejo dan Selopuro sudah selesai 100 persen.
“Banyak kelompok tani menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari target. Bahkan ada yang selesai sebelum bulan Agustus,” ujar Matsafii, Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Jumat (1/8/2025).
Menurut Matsafii, kecepatan ini tak lepas dari skema swakelola yang diterapkan. Kelompok tani diberi kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan sendiri. Nilai proyek yang berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta per titik ini pun dikelola langsung oleh petani.
“Begitu pekerjaan dimulai, mereka langsung tancap gas. Ada semangat gotong royong agar pembangunan ini cepat selesai dan langsung bisa digunakan,” ungkapnya.
JIT dan JUT memang menjadi nadi produksi bagi petani. Jalan yang dulunya sulit dilalui, kini menjadi akses vital untuk mengangkut pupuk dan hasil panen dengan kendaraan kecil. Sementara JIT, yang menghubungkan air dari saluran sekunder ke lahan, menjadi penentu panen, khususnya di wilayah sentra tembakau seperti Selopuro.
Meskipun sukses, Matsafii mengakui tantangan juga ada. Tidak semua kelompok tani paham betul mekanisme swakelola. Oleh karena itu, DKPP berencana mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan, tak hanya untuk program DBHCHT, tetapi juga program lain.
“Kami ingin memastikan kelompok benar-benar paham tanggung jawab dan teknis pelaksanaannya. Dinas hanya sebagai fasilitator yang mendampingi, agar prosesnya berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” jelasnya.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pelibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan dapat memunculkan semangat kepemilikan yang kuat. Di Blitar, semangat gotong royong petani membuktikan bahwa pembangunan tidak harus menunggu, tapi bisa dikerjakan dengan cepat demi kesejahteraan bersama.
*Imam Kusnin Ahmad*