Di Tengah Pandemi Covid 19, kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Sebagai Langkah yang berani.

Salatiga, 1 April 2021-menaramadinah.com-Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah situasi Pandemi Covid 19 merupakan kebijakan yang patut untuk mendapatkan apresiasi. Karena kita semua belum tahu kapan situasi Pandemi Covid 19 ini akan berakhir.

Sementara pada sisi yang lain, Pendidikan Jarak Jauh melalui Daring masih menyimpan berbagai problematika yang tidak sedikit. Meski pemerintah telah menganggarkan trilyunan rupiah untuk penyediaan kuota internet, namun optimalisasi PJJ Daring belum bisa mengcover permasalahan dan menjadi solusi terbaik dari akar masalah di dunia pendidikan.

Bahkan muncul kekhawatiran akan terjadinya proses the lost generation. Mengingat pendidikan bukan hanya soal mencerdaskan, tetapi lebih jauh juga memiliki tujuan membangun akhlak dan Budi pekerti.

Untuk yang terakhir itulah yang kecil kemungkinan bisa terwujud bila tidak dilakukan dengan pembelajaran Tatap Muka. Ungkap H. Muhamad Nur Purnamasidi DPR RI Fraksi Partai Golkar, saat Komisi X melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Salatiga, Kamis, 1 April 2021 yang berlangsung di Rumah Dinas Walikota.

Lebih lanjut, kegiatan Kunker Spesifik juga dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan legislatif untuk memperoleh gambaran serta penjelasan dari stakeholder terkait PTM.

Terutama terkait Efektifitas dan optimalisasi pembelajaran dengan Kombinasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan Belajar Dari Rumah (BDR) melalui Daring. Pungkasnya.

Sementara itu, ketua Rombongan Kunker Fikri memberikan gambaran hasil survei terkait kebijakan pemerintah dalam bidang Pendidikan. Data Balitbangbuk Januari 2021 sebanyak 63,9 % sekolah masih melaksanakan BDR, 31,1 % sekolah sudah melaksanakan PTM dikombinasikan dengan BDR.

Dan Baru 5 % sekolah yang melaksanakan PTM Penuh. Tentu dengan standar Protokol Kesehatan (Prokes) sebagaimana yang ditetapkan.

Sedangkan berdasar Kondisi Wilayah dan jenis satuan pendidikan daerah tertinggal, Belajar Dari rumah 40,7 %, Kombinasi PTM-BDR sebanyak 43,3 %, sedang PTM penuh sebanyak 16,1 %. Harapannya kebijakan PTM terbatas dengan Prokes yang ketat menjadi jembatan penghubung untuk merealisasikan PTM Penuh dengan prokes yang ketat. Semua harus dipertimbangkan serta dikalkulasi dengan pikiran yang jernih dan bijaksana. Karena berkenaan dengan generasi mendatang, investasi kualitas SDM penentu masa depan bangsa.
Pada kesempatan tersebut, Juga dilakukan kunjungan lapangan ke SMPN2 Salatiga (Om Iyan)