Pasuruan – menaramadinah.com : Pengelolaan pemerintahan Kota Pasuruan berada dititik nol. Pasalnya, banyak hal yang menyebabkan amburadul tata kelola pemerintahan.
Gus Ipul Walikota terpilih saat mendatangi kantor PWI Pasuruan Kamis (25/2/2021), menyampaikan bahwa Pemkot Pasuruan digolongkan terjelek se pulau Jawa. Terutama dalam pengelolaan aset.
“Menurut BPK yang disampaikan kepada saya, pengelolaan asetnya Pemkot Pasuruan paling jelek sw pulau Jawa. Sehingga dapat predit wajar dengan pengecualian (WDP),”paparnya.
Akibatnya, insentif dari pemerintah pusat tidak ada kepda Pemkot. Karena predikat WDP. Dan hal ini sangat merugikan masyarakat.
Ditambahkan oleh Gus Ipul,mengungkap ada ratusan jabatan di pemerintah kota yang kosong maupun diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi itu sangat memprihatinkan dan akan menjadi perhatian setelah resmi dilantik.
“Perlu saya sampaikan biar publik tahu bahwa ada pengelolaan pemerintahan yang memprihatinkan selama ini. Ada ratusan jabatan yang kosong maupun diisi pejabat Plt di semua eselon,”tambahnya.
Gus Ipul merinci dari 121 jabatan di eselon III sebanyak 93 diisi pejabat definitif, 24 pejabat Plt dan 4 jabatan kosong. Sedangkan di eselon IV dari 464 jabatan, sebanyak 386 diisi pejabat definitif, 43 pejabat Plt dan 35 jabatan kosong. Selain itu, sekretaris daerah hingga saat ini masih pejabat Plt.
“Selama dua tahun tak ada usaha melakukan penyegaran. Sampai di eselon II pun nggak tuntas, sekdanya belum defitinif. Kita dikasih warisan yang ngambang,” jelas Gus Ipul.
Ia membeberkan terdapat banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin pejabat Plt. Antara lain satpol PP, dispendukcapil, kesbangpol, dinas perpus dan kearsipan, dinas pariwisata, dinas PU dan penataan ruang, disperindag, dinas penanaman modal hingga BKD.
“Bayangkan di lingkungan Pemkot ada eselon empat kosong tidak diisi Plh ada dua. Bagaimana mana bisa seperti ini sangat miris,” paparnya lagi.
Dana bantuan pusat terus menurun, masih kata Gus Ipul, dulu sempat mendekati Rp 1 T, saat ini hanya Rp 800 M. Dan sisa anggarannya besar Rp 200 M. “Penyakitnya sudah kronis, makanya saya harus kerja keras untuk menata kembali, tata kelola pemerintahan di Kota Pasuruan, tidak ada istilah libur,” katanya.
Kita akan identifikasi ke dalam, kita segera isi itu kalau memang memungkinkan secara aturan segera kita putus. 3 minggu lah, kalau nggak diisi nggak bisa jalan programnya. Ini PR pertama.(aza)