Lumajang, 18 Februari 2021-menaramadinah,com-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang menggelar acara Dialog Interaktif yang dihadiri Anggota DPR RI Komisi X Dapil Jatim IV dari Fraksi Partai Golkar H. Muhamad Nur Purnamasidi.
Acara yang berlangsung Kamis, 18 Februari 2021 di Aula SMAN 1 Tempeh dimaksudkan untuk mendapatkan informasi perkembangan mutakhir terkait dengan nasib keberadaan para guru dan Tenaga Kependidikan Honorer atau kontrak. Sekaligus sebagai medium untuk menjembatani dan merekatkan konektivitas serta klarifikasi terhadap Isyu Isyu yang berkembang. Pada intinya kita berharap ada kejelasan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Ungkap Ketua PGRI Tempeh FH. Sugiyanto.
Apa yang menjadi harapan dari Aceh sampai Papua sama. Karena itu penting saya tegaskan bahwa hal itu juga senafas dan sejiwa dengan ikhtiar Komisi X DPR RI. Bahkan secara terbuka, secara terang benderang sudah dibentuk Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN). Semua Fraksi sudah bersepakat satu suara tentang hal tersebut.
Tinggal satu tahap yang perlu perjuangan, yakni membangun kesepahaman terkait apakah kemudian tetap melalui tahapan proses seleksi atau kah langsung diangkat jadi ASN.
Kita sedang godok formulasi dari berbagai opsi yang berkembang. Proses seleksi itu amanat undang undang. Karena itulah, Dibentuk Panja sebagai pintu masuk agar ada payung hukumnya. Tandas H. Muhamad Nur Purnamasidi yang disambut dengan tepukan peserta yang hadir.
Pagi hari sebelumnya, Pria yang akrab disapa Bang Pur ini melakukan kunjungan lapangan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pembangunan 2 yang pengelolaanya berada di bawah Naungan PTPN XI Jatiroto Lumajang.
Dalam kesempatan itu, Bang Pur memberikan pengarahan akan pentingnya Pendidikan usia dini sebagai pijakan utama dan pertama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.
Jangan sampai karena hal hal yang tidak prinsipal menjadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan amanat konstitusi.
Harus kita ikhtiarkan bersama agar PAUD juga mendapatkan perhatian serta sentuhan program program yang dapat dijadikan stimulus bagi terciptanya kualitas SDM melalui penguatan di tahap yang sangat penting dan menentukan. Pungkasnya.
(om iyan)