Bali-menaramadinah.com-Kunjungan kerja Komite I Bidang Hukum DPD RI @aryawedakarna ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara ( PTUN ) Denpasar. Masyarakat harus disadarkan bahwa jika ada rakyat yg tdk setuju dengan keputusan publik yg diambil oleh eksekutif dan admistrasi tata pemerintahan, maka bisa melaporkan ke PTUN.
Contoh kasus yg ditangani PTUN Tahun 2019 pernah ada gugatan dari calon CPNS yang merasa dirugikan SK Walikota Denpasar dan akhirnya berpekara di PTUN dan akhirnya Walikota Denpasar KALAH dan rakyat dapat haknya sendiri. Jadikan Jurisprudensi. AWK akan bersinergi dgn PTUN disejumlah program dan wawasan law enforcement aturan dan perundang undangan 🇮🇩 Astungka PTUN di Bali sudah Kelas 1A. ( admin Unmar).