Blitar, Menaramadinah.com
Berbagai Komitmen untuk melawan radikalisme dan intoleran kian intens disuarakan sebab paham ini dinilai meresahkan dan dapat menciptakan disintegrasi Bangsa.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Ormas DPC Projo Kabupaten Blitar Haryono, bahwa Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindakan yang cenderung melibatkan kekerasan.
Maka dari itu, diperiode kedua Pemerintahan Jokowi akan diprioritaskan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana berlandaskan Idiologi Pancasila.
Masyarakat dan Pemerintah harus bersinergi untuk menolak dengan tegas berkembangnya paham-paham radikal, khilafah, separatisme dan juga aliran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 45 yang hidup di NKRI, sehingga Ormas Projo Kabupaten Blitar juga mendukung TNI dan POLRI bertindak tegas terhadap kelompok atau pribadi yang mengancam keamanan dan keselamatan Negara.
Hal yang perlu diwaspadai adalah segala bentuk provokasi, hasutan serta isu-isu negatif yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia sehingga Ormas Projo Kabupaten Blitar tidak akan memberi ruang dan tempat terhadap kelompok yang ingin masuk ke Bumi Proklamator seperti Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Deklarasi KAMI beberapa waktu yang lalu dengan kondisi Bangsa ditengah pandemi Covid 19 dirasa kurang tepat karena lebih baik energi deklarator digunakan untuk aksi nyata Kemanusiaan.
Selain itu keberadaan KAMI nantinya hanya akan berujung pada pemenuhan aspirasi bagi orang-orang yang kecewa terhadap Pemerintahan Jokowi.
“Kami akan menjadi garda terdepan mengawal pemerintahan, demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI HARGA MATI,saya minta kepada seluruh anggota dan simpatisan ormas Projo untuk melapor ke TNI atau POLRI jika ada kegiatan masyarakat yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. “tegas Haryono ( DJ)